Palembang - Kamis, 06 September 2018, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melalui Biro Komunikasi dan layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mengadakan  Acara Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SI-PPID di Gedung Keuangan Negara Palembang. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Selatan, Sudarso tersebut, diikuti oleh peserta yang berasal dari perwakilan PPID Tingkat I, PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Pada kata sambutannya, Sudarso menjelaskan bahwa pentingnya Informasi yang bersifat publik dikarenakan saat ini banyak sekali informasi yang bisa didapat dari sosial media.

Kementerian Keuangan melalui PPID berkewajiban untuk memfasilitasi informasi yang bersifat publik tersebut untuk dapat disebarluaskan ke masyarakat. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai Layanan Informasi Melalui PPID yang disampaikan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Faisal Ismail. Faisal menyampaikan mengenai Peraturan Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya adalah UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selain itu Faisal juga membahas tentang Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU tesebut dan juga menjelaskan bagaimana cara menyampaikan Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Struktural dengan menggunakan dasar hukum di bidang keterbukaan Informasi publik atau ditujukan langsung kepada PPID. Permohonan Informasi Publik pun harus diajukan melalui aplikasi e-PPPID.

Sebelum memasuki bimbingan teknis mengenai penggunaan Aplikasi SI-PPID, dilakukan sesi tanya jawab untuk para peserta yang kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan aplikasi SI-PPID oleh Lukman Firdaus. Aplikasi Sistem Informasi PPID (SI-PPID) itu sendiri merupakan jawaban atas tanggapan dari koordinasi PPID di Kementerian Keuangan yang memiliki organisasi besar, baik ditinjau dari jumlah unit kerja maupun sebaran geografisnya.

(Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi)