Sejarah Singkat

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Sebagai penjabaran Keppres tersebut  Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN. Pada tahun 1986 Satgas BUPN untuk wilayah Sumatera Selatan pun terbentuk.

Untuk mempercepat proses  pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh  aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Perubahan nomenklatur pada tingkat Kantor Wilayah berubah menjadi Kantor Wilayah II BUPLN.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Perubahan nomenklatur untuk tingkat Kantor Wilayah menjadi Kantor Wilayah II DJPLN dimana wilayah kerjanya meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung.

Pada 2006 Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan terjadi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Keuangan, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Untuk wilayah Sumatera Selatan berubah menjadi Kantor Wilayah IV DJKN. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, perubahan nomenklatur untuk tingkat  Kantor Wilayah menjadi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung  atau lebih dikenal dengan Kanwil DJKN SJB.

Visi dan Misi

Visi : Menjadi pengelola kekayaan negara yang professional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah Kantor Wilayah DJKN SJB.

Misi :

·      Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara

·      Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum

·      Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan

·      Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

·   Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

Tugas dan Fungsi Kanwil

Tugas : Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Fungsi :

·      Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara

·      Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian

·      Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara

·  Pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan, atau penyelesaian piutang negara

·     Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang

·     Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta  pengembangan lelang

·      Pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang

·    Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang

·      Pembinaan terhadap Penilai, usaha jasa lelang, dan profesi Pejabat Lelang;

·      Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang

·      Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara

·      Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah

Moto

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kanwil DJKN SJB mempunyai moto yaitu “CINDO” yang merupakan singkatan dari :

·      Cermat : Kanwil selaku Pembina KPKNL di wilayahnya harus selalu bertindak seksama dan teliti agar pembinaan dapat berdampak baik terhadap peningkatan kinerja (zero mistake)

·      INovatif : sebagai pelaksana tugas tingkat wilayah, Kanwil harus melakukan inovasi-inovasi untuk menunjang kinerja dan menghadapi segala hambatan dan masalah

·      Disiplin : kesanggupan untuk mentaati peraturan dan melaksanakan kode etik serta nilai-nilai Kementeri Keuangan dalam menjalankan tugas

·     Objektif : Kanwil harus selalu mempertimbangkan segala aspek dan dampaknya atas segala masalah sehingga sikap dan putusan harus benar-benar menghindari unsur keberpihakan (nonsubjektif)

Cindo merupakan kosa kata bahasa Palembang yang artinya cantik. Dengan moto itu, Kanwil DJKN SJB berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang sebaiknya-baiknya dengan cindo kepada para pemangku kepentingan (stakeholder).

Struktur Organisasi

Kanwil DJKN SJB mempunyai struktur organisasi terdiri dari :

Ø  Kepala Kantor Wilayah : Surya Hadi

Ø  Kepala Bagian Umum : Anita Wihardeni

·   Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga : Rakhmat

·   Kepala Subbagian Kepegawaian : Artho Guntoro

·   Kepala Subbagian Keuangan : Sri Ningsih

Ø  Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara : Muhammad Syukur

·   Kepala Seksi PKN I : Istiqomah Handayani

·   Kepala Seksi PKN II : Raudatul Munawwarah

·   Kepala Seksi PKN III : Tsabit Turmudzi

Ø  Kepala Bidang Penilaian : Rahmat Effendi

·   Kepala Seksi Penilaian I : Ahmad Rustandi

·   Kepala Seksi Penilaian II : Nurul Huda

Ø  Kepala Bidang Piutang Negara : Hartini

·   Kepala Seksi PN I : Bambang Santoso

·   Kepala Seksi PN II : Kesuma Dwi Susanti

Ø  Plt. Kepala Bidang Lelang : Hartini

·   Kepala Seksi Bimbingan Lelang I : Tri Mulyadi Kasmiani

·   Kepala Seksi Bimbingan Lelang II : Amiruddin Daulay

Ø  Plt. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi : Anita Wihardeni

·   Kepala Seksi Kepatuhan Internal : Nurmesrah Dewi

·   Kepala Seksi Hukum : Neira Nafiati

·   Kepala Seksi Informasi : Muhammad Zulkifli

Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kanwil DJKN SJB meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bangka Belitung, dengan total 36 kabupaten/kota, yang dijalankan oleh KPKNL Palembang (10 kabupaten/kota), KPKNL Lahat (8 kabupaten/kota), KPKNL Jambi (11 kabupaten/kota), dan KPKNL Pangkal Pinang (7 kabupaten/kota).

Lokasi Kantor

Kanwil DJKN SJB berlokasi di Gedung Keuangan Negara (GKN) Palembang, di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4 Lantai III, Palembang. Selain Kanwil DJKN SJB, dalam lingkungan GKN Palembang berkantor juga Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, KPPN Palembang,  KPKNL Palembang, dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Letak Kanwil DJKN SJB sangat strategis karena bersebelahan dengan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan juga kantor-kantor, baik instansi pemerintah, maupun swasta.

Palembang merupakan kota kedua terbesar di Sumatera setelah Medan. Luas wilayah Kota Palembang 400,61 KM2 dengan ketinggian rata-rata 8 Meter dari permukaan laut.  Dunia barat menjuluki Palembang dengan julukan “Venice of the East” (venesia dari timur). Sementara di dalam negeri, Palembang sering dijuluki dengan sebutan “Bumi Sriwijaya” atau “Kota Pempek”. Palembang pernah menjadi salah satu kota pelaksana pesta olahraga yang cukup bergengsi seperti Sea Games XXVII Tahun 2011 dan Asia Games XVIII Tahun 2018.