Kanwil DJKN Sumatera Selatan Jambi dan Bangka Belitung memiliki sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara  (BUPN)  dengan tugas  mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana UndangUndang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,  sedangkan PUPN  yang  merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara.    

Sebagai   penjabaran   Keppres    tersebut,    maka    Menteri   Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh SatuanTugas (Satgas) BUPN.  Tugas utama Satgas BUPN adalah penyelesaian piutang negara macet yang berasal dari kredit usaha/investasi.

Seiring meningkatnya penyerahan kredit macet dan penyelesaian piutang, pemerintah memandang penting untuk menyinergikan pengurusan piutang negara dengan lelang. Sehingga melalui Keputusan Presiden nomor : 21 Tahun 1991, Satgas BUPN menjadi Kantor Wilayah II Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dengan penambahan fungsi Lelang.   Transformasi  dan  pembaruan  organisasi selalu berkembang dalam tubuh Kanwil II  BUPLN.

Melalui Keputusan Presiden nomor 177 Tahun 2000 kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 02/KMK.01/2001 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 425/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Kanwil II BUPLN berubah menjadi Kanwil II Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dengan wilayah kerja Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung.

Kemudian  melalui  Peraturan  Presiden  nomor  66  Tahun   2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terjadi penggabungan unit Direktorat Pengelolaan  Barang   Milik/Kekayaan  Negara  pada  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan dengan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang   Negara sehingga menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan demikian nomenklatur Kanwil II Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara berubah menjadi Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung.