Manado – Sampai dengan Oktober 2023, kinerja ekonomi
regional di Sulawesi Utara menunjukkan kinerja baik. Kondisi Makro Sulut
menunjukkan tren pemulihan yang terus membaik dan kuat, ditopang oleh semakin
meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat dan impresifnya kinerja sektor
eksternal. Mayoritas indikator ekonomi di kawasan Sulut terus membaik.
Berdasarkan data yang dirilis BPS, perekonomian Sulawesi
Utara pada Triwulan III Tahun 2023 tumbuh sebesar 5,40 persen secara year on
year dibanding periode yang sama tahun 2022. Pencapaian tersebut lebih
tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara Nasional yang mencatatkan angka 4,94
persen. Secara Q to Q, Pertumbuhan ekonomi di Sulut pada Triwulan III
mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,63 persen dari Triwulan II tahun 2023. Dengan
demikian, tren pertumbuhan ekonomi masih di Sulawesi Utara berlanjut dengan
laju yang relatif baik di atas 5 persen secara y-o-y.
Dari sisi neraca perdagangan, nilai ekspor nonmigas
Sulawesi Utara pada September 2023 tercatat sebesar US$ 68,87 juta sementara
impornya senilai US$ 17,27 juta. Komoditas ekspor nonmigas terbesar pada
September 2023 masih didominasi lemak dan minyak hewani/nabati, senilai US$
38,75 juta atau 56,28 persen dari total ekspor. Sedangkan untuk komoditas impor
terbesar adalah bahan bakar mineral, senilai US$ 10,78 juta atau 62,31 persen
dari total impor. Nilai neraca perdagangan Sulawesi Utara yang diukur melalui
penghitungan net ekspor (total ekspor dikurangi total impor) pada bulan
September 2023 mengalami surplus senilai US$ 51,6 juta.
Selain itu, tingkat Inflasi di Sulawesi Utara tetap
terkendali. Pada bulan Oktober 2023, Secara year on year
Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,56 persen. Untuk di Sulawesi Utara,
Manado mengalami Inflasi sebesar 2,24 persen dan Kotamobagu mengalami inflasi
sebesar 3,59 persen. Hal ini menunjukkan, bahwa kebijakan moneter dan upaya
pengendalian inflasi berhasil mempertahankan daya beli masyarakat. Untuk
Provinsi Sulawesi Utara hal ini sangat relevan mengingat PDRB Provinsi Sulawesi
Utara, menurut pengeluaran, ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga dengan share
43,39 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara naik
dari 73,3 pada tahun 2021 ke 73,81 atau meningkat sebesar 0,70 persen.
Pertumbuhan ini lebih besar dibandingkan peningkatan IPM dari tahun 2020 ke
tahun 2021 sebesar 0,51 persen. Dapat diartikan bahwa, secara umum tren
perbaikan IPM khususnya untuk Provinsi Sulawesi Utara bergerak ke arah positif.
Dari tahun 2018 hingga tahun 2022, IPM di Sulawesi Utara selalu lebih tinggi
dari IPM Nasional.
Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan Oktober 2023 naik 0,75 persen dan menjadi 112,09 dibandingkan dengan bulan September yang berada di 111,25. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga mengalami penurunan dari 112,47 di bulan September ke 110,5 di bulan Oktober. Angka NTN Sulut masih di atas nasional yang berada di angka 104,84. Namun untuk nilai NTP, Sulut masih berada di bawah NTP Nasional yang sebesar 115,78. Berdasarkan data ini, dapat dikatakan bahwa secara umum tingkat kesejahteraan para petani dan nelayan di wilayah Sulawesi Utara meningkat dengan peningkatan surplus atas biaya yang diterima relatif terhadap biaya yang dibayarkan para petani dan nelayan.
“Secara umum, kondisi fiskal regional Sulawesi Utara
menunjukan Kinerja yang terus membaik, namun tingkat kemandirian APBD terhadap
Dana Transfer Ke Daerah tentu harus menjadi perhatian setiap pemda. Dalam hal
ini kaitannya dengan optimalisasi potensi daerah. Sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan PAD-nya.” Jelas Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi
Utara, Nikodemus Sigit Rahardjo dalam Konferensi Pers (Bacirita) APBN Sulawesi
Utara untuk realisasi sampai 31 Oktober 2023. (debora)