Manado - Integritas suatu organisasi harus ditunjukkan dari integritas masing-masing orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Harus ada sinergi dan kolaborasi untuk membuat integritas organisasi lebih baik, bukan hanya sekedar integritas individu-individu yang kemudian dijumlahkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata saat memberikan keynote speech dalam acara webinar nasional “Success Stories Pembangunan Zona Integritas” pada Kamis (18/9). Kegiatan ini diinisiasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate bekerja sama dengan Sekretariat DJKN. Saat ini, KPKNL Ternate sedang dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Ada suatu eskalasi dari integritas organisasi karena anggota-anggotanya siap untuk berkolaborasi satu dengan yang lain dari hal yang sederhana, saling mengingatkan hingga mewujudkan upaya bersama untuk menciptakan situasi organisasi yang lebih baik, efisien, dan optimal dalam berkarya dan menghasilkan produk-produknya,” ujar Isa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Aloysius Yanis Dhaniarto menyampaikan bahwa tingginya tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadikan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah.

Sebagaimana diketahui, pemerintah membangun beberapa unit kerja sebagai pilot project yang dapat menjadi percontohan penerapan bagi unit-unit lainnya untuk mempercepat terwujudnya birokrasi yang bebas dari korupsi serta bersih melayani. “Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ZI, maka ditetapkan suatu indikator dengan pemberian penghargaan berupa predikat WBK dan WBBM kepada instansi pemerintah,” ujar Yanis. Ia menambahkan bahwa predikat ZI mengindikasikan suatu instansi pemerintah dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh Syukriah HG yang hadir sebagai narasumber mengatakan pentingnya komitmen dan memahami tujuan dalam melakukan berbagai hal, begitu pula saat membangun ZI dalam organisasi. “Ketika membangun komitmen, kita harus sering mengevaluasi dan selalu berusaha memperbaiki. Dalam membangun ZI, seluruh jajaran juga harus paham tujuan dan pentingnya integritas,” kata Syukriah.

Selain itu, dirinya juga memberikan paparan tentang manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, kualitas pelayanan publik dan inovasi kunci pembangunan area ZI.

Kepala KPPN Ternate Izma Nur Choironi turut membagi pengalamannya membawa KPPN Ternate menjadi Kantor dengan predikat ZI WBK. Ia menyampaikan bahwa terdapat  lima langkah strategis membangun ZI yaitu komitmen, kemudahan pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta manajemen media. Apabila dilakukan, kelimanya akan memberikan fokus arah dalam membangun ZI menuju WBK dan WBBM.

“Fokus arah pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM diantaranya dengan meningkatnya kualitas kinerja yang berkesinambungan dan menjadi role model pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM untuk memberikan dampak terhadap pelayanan publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN”, ujar Izma mengawali paparannya. Menurutnya, komitmen dan leadership juga menentukan keberhasilan unit dalam pembangunan ZI.

Kesiapan pembangunan ZI WBK/WBBM dibuktikan dengan dilakukannya sejumlah perubahan atas pelayanan dan budaya kerja menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan nilai Kementerian Keuangan yang selalu berproses menuju kesempurnaan. (wdp/bap)