Jakarta, 14 Maret 2023 – Mendekati akhir Kuartal I 2023, PMI Global mulai membaik meski belum ekspansif. PMI
Indonesia masih berada di zona ekspansi bersama Tiongkok dan Vietnam yang juga
pulih, sementara sebagian negara besar masih di zona kontraksi. Selanjutnya,
harga komoditas masih volatile dengan harga energi dalam tren
menurun. Risiko global juga masih dibayangi oleh tingginya inflasi di negara
maju yang masih jauh di atas suku bunga acuan, sementara di negara berkembang,
inflasi sudah berada di bawah suku bunga acuan.
Sementara itu, prospek perekonomian
domestik masih kuat dan diproyeksikan tumbuh stabil di Kuartal I 2023. Selain
itu, kinerja Rupiah dan pasar SBN juga masih terjaga, namun demikian gejolak
dan sentimen di pasar keuangan perlu terus dicermati. Kinerja APBN pada
Februari 2023 mencatatkan surplus didukung tren belanja yang positif, serta diimbangi
kinerja pendapatan yang masih kuat. Meski
demikian, kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan mengantisipasi
ketidakpastian di sepanjang tahun 2023. Demikian disampaikan dalam publikasi APBN Kita edisi Maret 2023.
Ekonomi Indonesia Diperkirakan Tumbuh
Stabil di Kuartal I 2023
Prospek ekonomi domestik yang masih kuat
ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada level ekspansif 18 bulan berturut-turut (Februari mencapai 51,2). Selanjutnya, Indeks
Keyakinan Konsumen (IKK) stabil di tingkat yang tinggi, yaitu 122,4. Hal ini
menunjukkan keyakinan ekonomi ke depan yang masih optimis. Selain itu,
pertumbuhan kredit (Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja) masih berada pada
level yang tinggi, masing-masing 9,3 persen, 11,4 persen dan 10,1 persen per
akhir Januari. Demikian pula penjualan kendaraan mobil dan motor secara wholesale (yoy)
yang juga masih melanjutkan pertumbuhan yang tinggi, yaitu masing-masing
sebesar 56,3 persen untuk motor dan 7,4 persen untuk mobil.
“Ini merupakan optimism karena masyarakat, terutama yang menengah,
sudah melakukan belanja barang-barang tahan lama seperti motor atau kendaraan.
Ini menggambarkan daya belinya menunjang kemampuan mereka untuk melakukan
konsumsi. Ini yang akan kita jaga terus, karena ini yang akan menjadi salah
satu fondasi menjaga growth momentum kita yang sangat baik
tahun lalu yaitu 5,3 persen,” jelas Menkeu
pada Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2023 di Aula
Mezanin, Jakarta (14/03).
Selanjutnya, tingkat inflasi masih terjaga.
Laju inflasi Indonesia masih moderat dibandingkan negara peers. Pengendalian
inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga terutama di masa
Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN). Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh
stabil di Kuartal I 2023, sejalan dengan proyeksi dari berbagai lembaga
internasional untuk tahun 2023 yang berada di rentang 4,7 s.d. 5,0 persen (yoy)
untuk tahun 2023.
Di pasar keuangan, kinerja Rupiah dan pasar
SBN terjaga. Dollar Index secara year-to-date (ytd) mulai bergerak positif,
nilai tukar Rupiah tetap melanjutkan tren apresiasi sejak awal tahun 2023
(menguat 1,3 persen). Selanjutnya, kinerja pasar SBN domestik terjaga
didukung likuiditas domestik yang cukup ample dan mencatatkan inflow secara ytd (Rp33,97 T), sehingga mendorong tren penyempitan spread LCY. Dibanding beberapa
negara EM, posisi yield Indonesia relatif moderat. Namun
demikian, dinamika pasar keuangan dan sentimen global masih perlu dicermati
terutama terkait dampak rambatan atas isu stabilitas perbankan AS.
Tren Belanja APBN hingga Februari 2023
Positif
Sampai dengan 28 Februari 2023, belanja
negara tercapai sebesar Rp287,8 T atau 9,4 persen Pagu APBN (Pagu), tumbuh 1,8
persen (yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp182,6 T
(8,1 persen dari Pagu), terdiri dari belanja K/L sebesar Rp76,4 T dan belanja
non-K/L sebesar Rp106,2 T. Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk percepatan
penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin,
gedung/bangunan dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/ jaringan/irigasi/
BMN, penyaluran bansos dan operasional K/L. Sementara belanja non-K/L
utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan
penyaluran subsidi.
Selanjutnya, dari sisi Transfer ke Daerah
(TKD), penyaluran TKD s.d. 28 Februari 2023 telah tersalur sebesar Rp105,2 T
(12,9 persen Pagu), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu (-4,8
persen (yoy)). Hal ini disebabkan oleh adanya sebagian dana TKD yang belum tersalurkan dikarenakan
masih menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemda, serta penyaluran belum masuk jadwal salur. Namun demikian, komponen TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif,
didorong oleh penyaluran DBH yang lebih tinggi terutama akibat naiknya pagu DBH
Minerba TA 2023. Selain itu, penyaluran DAK non-fisik juga lebih tinggi dari
tahun lalu karena telah diterimanya rekomendasi penyaluran dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan (BOSP): Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Kesetaraan dari
Kemendikbudristek, serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penyaluran dana desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa
dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.
Belanja prioritas tetap terjaga, salah
satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang digunakan
untuk menyalurkan PBI JKN untuk 96,8 juta peserta, penyediaan pelayanan
kesehatan RS TNI dan Polri, serta jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri. Selain itu,
belanja prioritas juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui
pembangunan bendungan dan pembangunan/rehabilitasi irigasi, serta belanja untuk
kawasan padi 2,9 ribu Ha dan kawasan kedelai 5,9 ribu Ha. Pemerintah juga terus
berupaya untuk memberikan perlindungan sosial melalui berbagai program antara
lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, bansos kebencanaan, bantuan KIP Kuliah, penyaluran subsidi dan BLT Desa.
Realisasi subsidihingga akhir Februari 2023 mencapai Rp24,3 T, digunakan untuk memberikan subsidi energi (Subsidi BBM Minyak Tanah, Subsidi LPG Tabung 3 Kg, dan
Subsidi Listrik), serta subsidi non-energi (penyaluran subsidi bunga KUR tahun sebelumnya). Selanjutnya, guna menekan angka pengangguran, pemerintah juga
memfasilitasi masyarakat melalui Program Kartu Prakerja yang telah terealisasi
sebesar Rp59,0 M hingga akhir Februari, utamanya digunakan untuk biaya
pelatihan bagi 10 ribu orang peserta. Program Kartu Prakerja 2023
difokuskan pada peningkatan skill kompetensi (lebih besar pada
komponen biaya bantuan pelatihan dibandingkan insentif).
Dari sisi pembiayaan investasi, pembiayaan
investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan investasi
dialokasikan sebesar Rp176,3 T, antara lain sebesar Rp85,3 T (48,5 persen) akan
digunakan antara lain untuk mendukung klaster infrastruktur seperti penyediaan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui FLPP. Selain itu,
pembiayaan investasi juga digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan dan
riset melalui LPDP, serta menyalurkan hibah untuk pemerintah/lembaga asing di
bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan melalui LDKPI.
Penerimaan Pajak s.d. Februari 2023
Masih Kuat
Pendapatan negara melanjutkan kinerja baik di tahun 2023 dan tumbuh 38,7 persen (yoy). Hingga akhir Februari 2023, Pendapatan
Negara tercapai sebesar Rp419,6 T atau 17,0 persen dari Target APBN 2023
(Target).
Memasuki bulan Februari, penerimaan pajak
masih kuat, yaitu mencapai Rp279,98 T atau 16,3 persen dari Target, tumbuh 40,4 persen (yoy). Kinerja penerimaan
pajak yang sangat baik pada dua bulan pertama tahun 2023 dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih tinggi, aktivitas ekonomi yang terus membaik, serta dampak implementasi UU HPP. Ke depannya,
penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan sejalan dengan tren penurunan harga
komoditas dan normalisasi basis penerimaan. Namun demikian, optimisme tetap ada
mengingat aktivitas ekonomi yang terus meningkat dan optimalisasi implementasi
UU HPP.
Hingga akhir Februari 2023, realisasi
penerimaan kepabeanan dan cukai melambat namun on-track, akibat
penurunan penerimaan bea keluar, namun demikian, penerimaan bea masuk masih
menunjukan kinerja positif. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp53,27 T (17,57 persen dari Target, turun 6,13 persen yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 15,6 persen (yoy), didorong extra
effort pada bulan Januari, kurs USD yang meningkat dibandingkan
tahun lalu, dan Bea Masuk Kendaraan. Selanjutnya, penerimaan Cukai stagnan antara lain dipengaruhi kebijakan tarif, efek limpahan pelunasan HT
produksi bulan Desember 2022, dan
efektivitas pengawasan. Sementara, kinerja Bea Keluar menurun dipengaruhi harga CPO yang sudah termoderasi dan turunnya volume
ekspor komoditas mineral.
Kinerja PNBP hingga akhir Februari 2023 terus mengalami
peningkatan, mencapai Rp86,4 T (19,6
persen dari Target) atau tumbuh 86,6 persen (yoy). Capaian positif ini
terutama didorong dari realisasi pendapatan SDA Migas (14,1 persen dari Target) yang
ditopang oleh kenaikan kurs, SDA non-Migas (45,6 persen dari Target) berkat
tingginya HBA dan berlakunya PP 26/2022, pendapatan KND (9,4 persen dari Target) akibat adanya dividen interim yang dibayarkan BUMN, dan
PNBP Lainnya (24,5 persen dari Target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan
K/L dan PHT. Pendapatan BLU (7,2 persen dari Target) juga mencatatkan pertumbuhan positif yang diperoleh dari
meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN dan Rumah Sakit.
Pembiayaan APBN Terjaga dengan Tetap Prudent, Fleksibel, dan Akuntabel
Pelaksanaan APBN hingga akhir Februari 2023
mencatatkan surplus sebesar 0,63 persen terhadap PDB. Hingga akhir Februari 2023, realisasi
Pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp186,9 T (26,8 persen dari Target). Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track sesuai
dengan strategi pembiayaan tahun 2023. Pengadaan utang dilakukan
secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang kondusif serta memperhatikan posisi kas pemerintah. Strategi pembiayaan melalui utang tahun 2023 dilakukan dengan tetap
mengutamakan penerbitan SBN Domestik, serta mengoptimalkan penerbitan SBN
Ritel, sedangkan penerbitan SBN valas digunakan
untuk buffer pembiayaan utang. Selain itu, penerbitan lelang triwulan I 2023 diturunkan menyesuaikan dengan kondisi kas.
Saat ini, kondisi ekonomi global masih dihadapkan pada peningkatan tekanan
geopolitik, tingginya inflasi dan suku bunga, serta volatilitas pasar keuangan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada Kuartal I 2023 diproyeksi tetap
stabil, ditopang utamanya oleh kinerja dari sektor riil dan eksternal serta
fiskal dan moneter. Kinerja APBN hingga Februari 2023 mencatatkan surplus didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif. Sebagai shock
absorber, APBN tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi
ekonomi, dengan tetap waspada dan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi
ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
“Dalam negeri ekonomi kita masih sangat baik. Kuartal 1 kita optimis akan tetap
terjaga stabil dari sisi pertumbuhan ekonomi yang tadi didukung dari data-data
penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan bea cukai.
Kinerja APBN di 2023 sampai Februari jauh
lebih bagus dibanding Februari tahun lalu. APBN akan tetap menjadi instrumen
yang kita jaga untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia. Shock yang mungkin
terjadi akibat goncangan ekonomi global harus terus kita antisipasi. Untuk itu,
APBN akan terus responsif dan fleksibel,” tutup Menkeu.
***
Yustinus Prastowo
Juru Bicara Kementerian Keuangan