Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar), Ekka S. Sukadana didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Desak Putu Jeny, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan berkesempatan mengunjungi Bendungan Bili-bili sebagai salah satu Barang Milik Negara (BMN) dengan kuasa pengguna barang Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang. Bendungan yang terletak 30 Km di sebelah timur Kota Makassar  ke arah hulu pertemuan sungai Jeneberang dan sungai Jenelata tersebut, membendung sungai Jeneberang di Desa Bili-bili, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungan yang juga didampingi oleh Kepala BBWS Pompengan-Jeneberang, Adenan Rasyid beserta jajaran tersebut, Ekka menerima penjelasan historis pembangunan Bendungan Bili-bili, bahwa pada awalnya, sarana drainase yang tidak memadai pada Saluran Sinrijala, Jongaya, dan Panampu mengakibatkan meluapnya Sungai Jeneberang menjadi genangan di daerah hilir Sungguminasa. Hal tersebut berkebalikan pada musim kemarau, kebutuhan air hanya dapat dipenuhi sebanyak 35% dari total kebutuhan seluruh kota Makassar. Bendungan Bili-Bili dibangun untuk mencegah terjadinya banjir di Kota Makassar akibat luapan sungai Jeneberang di bagian hilir serta mengatur supply air di Kabupaten Gowa dan Takalar serta Makassar.

Sebagai BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar, Bendungan Bili-bili dibangun mulai tahun 1992 dengan dana yang bersumber dari loan OECF Jepang sebesar Rp400 miliar. Penggenangan pertama bendungan tersebut dimulai pada 27 November 1997 dengan limpasan air pertama melalui bangunan pelimpah (spill way) pada tanggal 6 Juli 1999. Sarana dan prasarana Bendungan Bili-bili meliputi Bangunan Pengelak Aliran Sungai, Genangan, Bendungan, dan Bangunan Fasilitas seperti kantor pengoperasian bendungan. Bangunan Pengelak Sungai terdiri dari terowongan berbentuk lingkaran serta coffer dam sepanjang 560 meter. Sedangkan Genangan Bendungan Bili-bili memiliki daerah tangkapan seluas 384,40 Km² dengan kapasitas tampungan efektif 346 juta m³ dan kapasitas pengendalian banjir sebesar 41juta m³. Bendungan Bili-bili sendiri terdiri dari bendungan utama setinggi 73 meter, bendungan sayap kiri setinggi 42 meter, dan bendungan sayap kanan dengan panjang spillway 397,2 meter. Bendungan Bili-bili dapat menghasilkan debit air mencapai 44,80 m³/detik, dengan perbedaan tinggi mencapai 51,5 meter dan ukuran pintu bendungan 3,7 x 5,2 meter.

Dalam penjelasan teknis yang diberikan Kepala BBWS, Bendungan Bili-Bili bermanfaat untuk pengendalian banjir sungai Jeneberang dari debit 2.200 m³/detik menjadi 1.200 m³/detik serta dapat mengendalikan banjir periode 50 tahunan. Bendungan yang dapat mengendalikan penyediaan air baku irigasi sebesar 3.300 m³/detik tersebut memiliki luas potensial daerah irigasi sebesar 23.690 ha yang meliputi Daerah Bili-Bili seluas 2.360 ha, Kampili seluas 10.545 ha, dan Bissua seluas 10.785 ha. Sebagai bentuk pemanfaatan energi arus air, pada Bendungan Bili-bili terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas terpasang sebesar 20,1 MW. Bendungan yang dikelola oleh Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Pompengan-Jeneberang tersebut juga menjadi obyek pariwisata dan olah raga, serta pembudidayaan perikanan darat.

Dalam masa pembangunan yang dimulai tahun 1992, terdapat empat paket pembangunan sarana dan prasarana bendungan yaitu Paket I berupa Relokasi Jalan Malino sepanjang 16,2 Km dan relokasi pompa air, Paket II berupa Pekerjaan Terowongan dan Bangunan Pengelak yang meliputi pembuatan dua buah terowongan pengelak, pembuatan dua buah jembatan, dan perlindungan tebing sungai sepanjang 200 meter. Pada Paket III pembangunan meliputi Pekerjaan Bendungan yang terdiri dari pembangunan Coffer Dam Utama, Bendungan Utama, Sayap Kiri dan Sayap Kanan, Spill Way dan Saluran Out Let, Intake Fasilitas Out Let, Pemasangan mesin-mesin, dan pekerjaan sipil lainnya. Selanjutnya Paket IV berupa Pekerjaan Bendung Fasilitas meliputi pembangunan Dam Control Office, perumahan, bangunan fasilitas listrik dan telekomunikasi, dan lain-lain. (Teks/Foto: Robi’ul Atri Duha&Dwiyani Permatasari/Hendro Bidang KIHI Kanwil DJKN Sulseltrabar)