Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Ekka S. Sukadana menghadiri koordinasi pemulihan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan fiskal dan moneter yang diinisiasi Kementerian Keuangan Regional Sulawesi Selatan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Keuangan yaitu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Sudarmanto, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Wansepta Nirwanda, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bagian Selatan Parjia, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Arif Wibawa, sedangkan dari Bank Indonesia dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan Bambang Kusmiarso.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing Kepala Kantor wilayah menyampaikan pandangan terkait pengelolaan APBN dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa meskipun sebagian besar pengelolaan APBN pengelolaannya berada di pusat, namun untuk  wilayah Sulawesi Selatan, dibutuhkan kerjasama ekstra antara unit perwakilan Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia agar bidang ekonomi fiskal maupun moneter dapat bersinergi. Menyambung pernyataan Sudarmanto, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Wansepta Nirwanda menyampaikan bahwa dari sisi penerimaan perpajakan wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara mengalami dampak akibat pandemi. Namun pihaknya tetap berupaya dan berhati-hati dalam memeriksa penerimaan pajak.

Dari sisi pengelolaan kekayaan negara, Ekka S. Sukadana selaku Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat menyambut baik koordinasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan mengingat selama ini DJKN telah menerima laporan perkembangan ekonomi dari Bank Indonesia terutama terkait penerimaan. DJKN selama ini mengelola aset eks BPPN yang diharapkan melalui pengelolaan aset dimaksud dapat menambah penerimaan Negara, sebagai bentuk kontribusi kepada Negara. Selain itu Ekka berharap agar BMN/BMD infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan juga dapat dimuat dalam bulletin bulanan Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bagian Selatan, Parjia, menggambarkan kondisi kepabeanan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yaitu di Makassar dan Kendari. Ia menyampaikan upaya untuk menekan biaya ekspor serta upaya untuk melakukan ekspor komoditi lokal yang ada di Kendari seperti kopi dan kacang mede. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Arif Wibawa menyambung dengan menyampaikan bahwa upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan ekspor komodias seperti sutra, nikel, cengkeh, dan kacang mete harus didukung dengan pembangungan sektor infrastruktur dan manufaktur masyarakat.

Menutup pertemuan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan Bambang Kusmiarso menyambut baik koordinasi tersebut. Ia menekankan agar sinergisitas antara pemilik kebijakan fiskal dan moneter dapat ditingkatkan. Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan, Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menjadi masa depan ekonomi Kawasan Timur Indonesia. Daerah Sulampua memiliki potensi pertanian dan kelautan. Selanjutnya, Bambang juga optimis bahwa berdasarkan google instability index, aktivitas masyarakat saat ini sudah mulai meningkat. Kedepan, Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk optimis agar penerimaan dapat meningkat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. (Teks/Foto: Robi’ul Atri Duha Bidang KIHI Kanwil DJKN Sulseltrabar)