Makassar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat beserta KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sulseltrabar menyelenggarakan Rapat Rekonsiliasi Pengurusan Piutang Negara dari Piutang Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio antara Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dengan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sulseltrabar di Hotel Arthama pada Kamis pagi (25/4).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ditjen SDPPI, Sekditjen SDPPI, Ditjen PPI, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, KPKNL di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari.

Acara dibuka oleh Andi Sutrisno, selaku Kepala Bidang Piutang Negara. Andi begitu sapaan beliau menyampaikan, “terdapat kendala yang dihadapi KPKNL dalam penagihan antara lain alamat Debitur yang sudah pindah dan stasiun radio sudah tidak aktif.” Indah Listriyarini, selaku Kasubdit Penanganan BHP Spektrum Frekuensi Radio menambahkan, “rekonsiliasi ini merupakan tugas pokok yang harus dilaporkan secara triwulan oleh UPT. Sehingga jika terdapat permasalahan maka diselesaikan secara bersama.”

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan rekonsiliasi data penyerahan piutang negara antara KPKNL dengan Ditjen SDPPI.  Ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi oleh Kepala Bidang Piutang Negara, Kepala Seksi Piutang Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, dan Kasubdit Penanganan BHP Spektrum Frekuensi Radio dan dilanjutkan dengan kegiatan foto bersama. (teks/foto: Robi’ul/Robi’ul Tim Bidang KIHI Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat)