Makassar - Kanwil DJKN Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat pada Rabu (13/3/2018) menyelenggarakan rapat Pembahasan ABMA/T di Ruang Aula A’Bulo Sibatang Kanwil DJKN Sulseltrabar, Lantai V, Jalan Urip Sumoharjo Km.4 Makassar.

Rapat ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penyelesaian ABMA/T melalui musyawarah dengan pihak ketiga dan dilanjutkan dengan rapat pembahasan penyelesaian ABMA/T. Proses penyelesaian ABMA/T di wilayah kerja Tim Asistensi Daerah Wilayah XV, terdapat 40 Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T). Dari 40 aset tersebut, 17 aset sudah terbit Keputusan Menteri Keuangan terkait Penyelesaian ABMA/T tersebut. Dari 17 aset, 15 sudah selesai, 2 aset baru selesai sebagian. Total terdapat 25 aset yang belum selesai pengurusannya.

Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Anugrah Komara selaku ketua Tim Asistensi Daerah XV Makassar memimpin jalannya rapat. Dalam rapat disampaikan dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dinyatakan bahwa penyelesaian ABMA/T agar diselesaikan lebih optimal, tertib, terarah, akuntabel, tuntas dan menyeluruh serta lebih mewujudkan kepastian hukum dalam status kepemilikan aset dan/atau sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kegiatan penyelesaian ABMA/T perlu dilaksanakan dalam rangka menyelesaian status kepemilikan atas ABMA/T sehingga dapat dimantapkan status hukumnya.

Hadir dalam rapat anggota Tim Asistensi Daerah XV Makassar dari unsur instansi Kanwil DJKN Sulseltrabar, Kepala KPKNL Makassar, Kepala KPKNL Palopo, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, Kanwil BPN Prov. Sulsel, Kantor Pertanahan Kota Makassar, Kodam VII/Hasanuddin, Badan Intelijen Negara Provinsi Sulsel, Kejaksaan Tinggi Sulsel, Kepolisian Daerah Sulsel, Pemerintah Daerah Provinsi Sulsel.

Rapat ditutup Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar dengan me-review poin-poin penting terkait kegiatan inventarisasi ABMA/T. (teks/foto: Ismet/Tim Bidang KIHI Kanwil DJKN Sulseltrabar).