Kamis (17/6), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku Kementerian Keuangan RI (Kanwil DJKN Papabaruku) melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2021 dan Persiapan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2022 di lingkup Provinsi Papua Barat dengan mengundang perwakilan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat. Acara rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di aula KPKNL Sorong dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Papabaruku, Arif Bintarto Yuwono dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Freddy A. Kolintama.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah DJKN Papabaruku mengatakan, “BMN berupa tanah memiliki nilai yang sangat material di dalam neraca LKPP, sehingga pemerintah memandang perlu melakukan proses pengamanan terhadap BMN berupa tanah. Salah satu bentuk pengamanan yang dilakukan adalah melakukan proses sertipikasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia untuk BMN berupa tanah yang belum bersertipikat maupun yang sudah bersertipikat namun belum atas nama Pemerintah RI.

Capaian target untuk Provinsi Papua Barat pada Tahun 2020 target awal 24 bidang setelah refocusing/penghematan anggaran  direvisi menjadi 10 bidang. Capaian target melebihi target awal maupun target revisi  yang ditetapkan yaitu sebesar 33 bidang tanah atau sebesar 330%,” katanya.

“Selanjutnya yang sedang berjalan saat ini dari target Tahun 2021 sebesar 157 bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat sebanyak 103 atau mencapai 65 %. Tentunya saya berharap sisa target tahun 2021 di wilayah Provinsi Papua Barat dapat segera tercapai  bahkan lebih dari 100%,” Ujar Arif

Kakanwil BPN Papua Barat, Freddy A. Kolintama menyatakan siap mendukung penuh program sertipikasi BMN. “Pencapaian Sertipikasi BMN di Papua Barat harus 100% jangan sampai kurang”, tandasnya.

“Kami siap bekerja keras dalam mendukung sertipikasi BMN ini, selain menyelesaikan target yang ada kami juga turut aktif dalam menggali informasi mengenai BMN yang belum disertipikatkan, namun harus kita sadari juga bahwa di lingkup Provinsi Papua Barat ini banyak lahan yang merupakan kawasan konservasi sehingga beberapa BMN yang berada pada lahan tersebut memang tidak dapat dilakukan pensertipikatan”, Ujar Freddy

Dalam kesempatan ini setiap Kantor Pertanahan yang hadir dalam rapat juga diberikan waktu dalam menyampaikan update pelaksanaan sertipikasi BMN di wilayah kerja mereka secara detail sehingga berbagai kendala yang dialami dapat langsung dicarikan solusi dalam rapat ini.

Setelah pembahasan Sertipikasi BMN 2021, Kepala KPKNL Sorong, Indra Eka Putra selaku pengelola BMN Provinsi Papua Barat menyampaikan target indikatif Tahun 2022 sebesar 111 bidang tanah yang tersebar di beberapa wilayah.

Dilakukan pula penyerahan piagam penghargaan terhadap Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan atas kontribusi mereka dalam penyelesaian target sertipikasi BMN Tahun 2020, yang diberikan langsung oleh Kepala Kanwil DJKN Papabaruku dan Kepala KPKNL Sorong.

Selain sebagai wujud sinergi kerjasama Kementerian/Lembaga terutama Kanwil DJKN Papabaruku dan Kanwil ATR/BPN  beserta jajaran Kantor Pertanahan Setempat, rapat ini secara khusus dilaksanakan sebagai upaya percepatan penyelesaian target sertipikasi tanah BMN tahun 2021 serta rencana sertipikasi tanah BMN pada tahun 2022 di Provinsi Papua Barat.

(~Tim KIHI Papabaruku)