KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU

Alamat               : Jl. Ahmad Yani, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, 99111

Telepon             : (0967) 521713

Faksimile           : (0967) 521713

E-mail                : kanwildjkn17@kemenkeu.go.id

Instagram          : @djknpapabaruku

Facebook          : @djknpapabaruku

Twitter               : @djknpapabaruku

Youtube            : @djknpapabaruku

Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku (Papabaruku) adalah sebuah unit Kantor Vertikal dari Direktorat jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, kami menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
6. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
9. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
10. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku membawahi empat Kantor Vertikal, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak.

-NOKEN ALE-

(INOVATIF . KOMPETEN . AKUNTABEL . AGILE)

Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga memiliki moto yang telah diresmikan pada Maret 2021 yaitu NOKEN ALE (INOVATIF, KOMPETEN, AKUNTABEL, dan ALE).

NOKEN ALE berasal dari 2 (dua) kata populer yang mewakili provinsi yang berada dibawah pembinaan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kata Noken mewakili Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sedangkan Ale mewakili Provinsi Maluku.

Noken merupakan salah satu kerajinan tradisional masyarakat Papua. Bagi orang Papua noken tidak hanya berfungsi sebagai alat menyimpan (tas), tetapi juga memiliki fungsi dan makna yang luas dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Noken mengajarkan tentang berbagi, demokrasi, dan kebenaran. Sehingga, Noken merupakan Aset penting bagi masyarakat Papua. Sedangkan Ale dalam bahasa Maluku berarti anda atau kamu.

Sehingga, Noken Ale dapat diartikan sebagai Aset Anda atau Aset Kamu. Dalam konteks motto Kanwil, Noken Ale berarti Kekayaan Negara adalah Aset Kita bersama, yang perlu kita jaga dan dikelola secara baik.

Struktur Organisasi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku terdiri atas 4 Bidang Teknis dan 2 Bidang Pendukung yang masing-masing diketuai oleh seorang Kepala Bagian/Bidang

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional;
2. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
3. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja;
4. pelaksanaan urusan keuangan;
5. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan; dan
6. perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara dan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, pemantauan barang milik negara/kekayaan negara;
2. penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan penatausahaan barang milik negara/kekayaan negara;
3. penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara; dan
4. pengoordinasian penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

3. Bidang Piutang Negara (PN)

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
2. penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penghapusan piutang negara;
4. penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan piutang negara;
5. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan piutang negara; dan
6. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan piutang negara.

4. Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian;
2. penyiapan bahan penyusunan pengelolaan basis data di bidang penilaian;
3. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai; dan
4. pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian.

5. Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lelang menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan;
2. penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan risalah lelang, dan pengawasan lelang;
3. pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang;
4. pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang;
5. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Lelang dan Jasa Lelang;
6. penunjukkan Pejabat Lelang Kelas I/Pelelang untuk melaksanakan bantuan pelaksanaan lelang; dan
7. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI)

Bidang KIHI mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang KIHI menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja;
2. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah;
3. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah;
4. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum;
5. penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;