Kamis (9/7), Kanwil DJKN Papabaruku melaksanakan kegiatan rapat virtual Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Provinsi Maluku dengan mengundang para Koordinator Wilayah Kementerian/Lembaga (K/L) dan Satuan Kerja Pengelolaan BMN Provinsi Maluku.

Kepala KPKNL Ambon Yoshua Wisnungkara beserta dengan Kepala Seksi PKN Tajus Syarifin selaku perwakilan pengelola kekayaan negara Provinsi Maluku turut hadir dalam acara rapat koordinasi ini dengan disertai jajarannya.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kanwil DJKN Papabaruku Arif Bintarto Yuwono yang memberikan opening dan keynote speech terkait Pengelolaan BMN di lingkup Provinsi Papua. Tujuan dari diselenggarakannya rapat koordinasi ini adalah dalam rangka meningkatkan kerjasama antara Pengelola dan Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan BMN serta dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian atas penilaian kembali BMN di Provinsi Maluku.

Selanjutnya, Hermanu Joko Nugroho selaku Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Kanwil DJKN Papabaruku memberikan paparan terkait pentingnya Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN. PSP BMN merupakan salah satu perwujudan adanya tertib administrasi dan tertib hukum atas penggunaan BMN yang merupakan satu bagian dari siklus pengelolaan BMN.

“Jadi, PSP BMN merupakan kegiatan dasar yang harus dipenuhi oleh suatu BMN sebelum dapat dimanfaatkan hingga dihapuskan”, jelas Hermanu.

Terkait PSP BMN di Provinsi Maluku yang masih rendah Hermanu menyoroti ada dua faktor utama yang menjadi penyebabnya yaitu pertama bisa jadi BMN sudah di-PSP-kan namun data terkait PSP belum di-input ke SIMAN dan yang kedua adalah BMN tersebut memang belum di-PSP-kan sama sekali.

Sedangkan untuk penilaian kembali (revaluasi) BMN, fokus tahun 2020 ini tertuju pada BMN tipe K1 (BMN yang bernilai dibawah Rp5 milyar) mengingat BMN ini memiliki kuantitas paling banyak dibandingkan dengan BMN tipe diatasnya.

Sebagaimana yang telah disampaikan Kepala KPKNL Ambon bahwa untuk penyelesaian penilaian kembali BMN K1 tahun 2020 ini, KPKNL Ambon mendapatkan target sebesar 9.540 Nomor Urut Pendaftaran (NUP). Dari 9.540 NUP tersebut, formulir pendaftaran yang sudah diterima oleh KPKNL Ambon per 7 Juli 2020 dari para satker BMN adalah sebesar 28,95%.

“Jadi form pendataan ini adalah sebuah langkah awal pelaksanaan perbaikan penilaian kembali BMN, maka dari itu mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk segera mengirimkan form pendataan ke KPKNL Ambon untuk segera diproses”, ungkap Hermanu.

Selanjutnya, Kepala Seksi PKN KPKNL Ambon menjelaskan secara singkat tentang sejarah revaluasi BMN pada KPKNL Ambon dan proses revaluasi BMN dilihat dari sisi satker dan KPKNL.

Selain itu, Tajus juga menjabarkan beberapa kendala yang sering dihadapi satker dalam proses penyelesaian penilaian kembali BMN dan memebrikan beberapa solusi terkait masalah - masalah tersebut.

Untuk membantu mengatasi permasalahan umum terkait mekanisme dan tata cara proses penyelesaian penilaian kembali BMN, KPKNL Ambon telah membuat beberapa formulir panduan online yang berisikan informasi-informasi yang seringkali dibutuhkan dalam proses PSP BMN. Terkait form pendataan, KPKNL Ambon juga telah menyediakan wadah online dimana satker dapat mengunggah data sekaligus verifikasi dan validasi ulang formulir pendataan.

Menutup acara rapat, Kepala Kanwil DJKN Papabaruku berharap bahwa target penyelesaian penilaian kembali dan PSP BMN tahun ini dapat tercapai dengan kerjasama satker dalam proses penyelesaian penilaian kembali dan penyelesaian target PSP BMN.

~(Tim KIHI Papabaruku)