Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memang masih berlangsung hingga saat ini. Sebagai bencana nasional kondisi ini memang memberikan tekanan bagi semua sektor, tidak terkecuali pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Namun bagi Jajaran
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku unit pelaksana di daerah diberi tanggung jawab sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) untuk bersama unit Kementerian/Lembaga yang ada di da
Masih dalam masa Situasi Tanggap Darurat Bencana Non Alam yang sedang berlangsung di Kota Ambon, KPKNL Ambon sebagai Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tetap berupaya melakukan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan k
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon menerapkan metode bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-7 Tahun 2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan atas Pencegahan Peny
Pengelolaan BMN sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan tertib dan terstruktur dengan tahapan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaat
Target penyelesaian pensertifikatan BMN berupa tanah tahun 2020 mengalami peningkatan dan karena itu membutuhkan kerja keras semua sehingga dapat tercapainya target yang dipercayakan kepada jajaran DJKN di seluruh Indonesia termasuk di Kanwil DJKN Papaba
Keseluruhan tugas dan fungsi tersebut adalah peran strategis KPKNL Ambon untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan sebagai Distinguished Asset Manager dalam wilayah kerja Propinsi Maluku. "Kepala KPKNL Ambon Yoshua Wisnungkara".
Saat ini Pemerintah Pusat/Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan KPKNL sebagai unit operasionalnya sedang dalam proses penertiban Barang Milik Negara (BMN) dengan melakukan revaluasi BMN untuk mendapatkan nilai wajar se
