Tarakan – Kolaborasi dan sinergi antar instansi terus dilaksanakan guna meningkatkan kualitas layanan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Untuk itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJKN Kaltimtara) Kusumawardhani melakukan kunjungan kerja ke Kota Tarakan Kalimantan Utara pada Kamis (11/05) dengan didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan, serta Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Kaltimtara. Kusumawardhani mengunjungi beberapa satuan kerja antara lain Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara, serta Kantor Pertanahan Kota Tarakan.

Saat ini tercatat sebanyak tiga pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara belum melakukan koordinasi dengan DJKN terkait piutang pemerintah daerah. Kusumawardani menyinggung hal tersebut dalam diskusinya bersama Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Ruben Artia Lumbantoruan. Ia berharap kolaborasi dan sinergi ini dapat membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi semakin baik. Lebih lanjut, jajaran Kanwil DJKN Kaltimtara menyampaikan pula mengenai prosedur penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan ke PUPN. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

“Bagi pengurusan piutang pemerintah daerah yang tidak dapat diserahkan ke PUPN seperti dalam PMK 137 tahun 2022, kami (DJKN-red) juga membantu dalam hal asistensi proses pengurusannya. Apakah telah dilakukan dengan baik dan sesuai standar atau belum.” jelas Kusumawardhani.

Selain pengurusan piutang daerah, Kusumawardhani juga menyampaikan terkait lelang hak menikmati yang dapat dimanfaatklan oleh pemerintah daerah misalnya dalam proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Jenis lelang ini sangat potensial untuk diaplikasikan dalam mendukung pembangunan PSN tersebut. Kusumawardhani menyatakan pihaknya siap memberikan layanan lelang terbaik melalui seluruh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawahnya.

Diskusi serupa juga dilakukan Kusumawardhani dalam kunjungannya ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Ia disambut baik oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Felix Joni Darjoko beserta jajaran. Felix menyampaikan bahwa BPKP akan terus mendukung DJKN dalam pengurusan piutang daerah di wilayah Kalimantan Utara.

“Pihak kami siap membantu DJKN untuk melakukan koordinasi dan follow up terkait piutang daerah kepada pemerintah daerah di Wilayah Kalimantan Utara yang nantinya akan diserahkan ke PUPN Cabang Kaltara,” tegas Felix.

Menutup rangkaian kegiatan di Kota Tarakan, Kusumawardhani beserta jajaran merapat ke Kantor Pertanahan Kota Tarakan. Topik utama yang dibahas pada pertemuan ini adalah terkait percepatan sertipikasi Barang Milik Negara (BMN). Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Agus Sudrajat menyampaikan bahwa koordinasi terus dilakukan pihaknya dengan KPKNL Tarakan. Seluruh pihak yang hadir sepakat untuk meningkatkan kerja sama demi mencapai hasil yang maksimal. (Tim HI KPKNL Tarakan).