Banjarbaru -  Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Setjen Kemenkeu) mengadakan sosialisasi pengarusutamaan gender yang diikuti perwakilan seluruh unit Kemenkeu di Kalimantan Selatan pada Rabu, (18/4) di aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJKN Kalselteng), Jl. Ahmad Yani KM 29,5 Banjarbaru Kalimantan Selatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan memahami konsep, prinsip dan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Keuangan,

Kapala Bagian Umum Kanwil Kalselteng Sugeng Aprito Lestariadi mewakili Kepala Kanwil DJKN Kalselteng menyambut baik acara yang dilaksanakan di aula serbaguna Kanwil DJKN Kalselteng tersebut dan mempersilahkan apabila kegiatan di lingkup Kemenkeu Kalimantan Selatan dilaksanakan di aula Kanwil DJKN Kalselteng. “Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, pimpinan kementerian/ lembaga diberi amanat untuk memberikan dukungan dan peran yang besar dimulai dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terkait program nasional yang berorientasi dan mendukung pengarusutamaan gender. Inpres ini sudah lama, tetapi gaungnya baru beberapa tahun terakhir ini. Tujuan dari Inpres ini adalah keadilan dan kesetaraan gender, nanti lebih lanjut akan disampaikan oleh pemateri,”kata Sugeng Aprito.

Kepala Bagian Perencanaan Biro Perencanaan Keuangan Setjen Kemenke Suroso, memberikan materi implementasi Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. Suroso mengatakan bahwa sosialisasi ini untuk memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Kementerian keuangan telah adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki dan memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggara PUG di Kementerian Keuangan. “Gender itu bukan jenis kelamin, tetapi gender itu peran. Bagaimana peran itu bisa maksimal, harus disediakan sarana dan prasarana yang responsif gender,” paparnya.

Ia memberi contoh adanya ruang transit pada suatu kantor dalam bentuk pelayanan ke dalam untuk memberikan ruang istirahat bagi pegawai yang sakit baik laki-laki maupun perempuan, habis melahirkan dan lain-lain. Begita juga pelayanan eksternal seperti pembuatan parkir prioritas baik bagi laki-laki atau perempuan berkebutuhan khusus, sarana khusus disabilitas, ruang menyusui, pelayanan khusus bagi stakeholder yang hamil dan lain-lainnya.

“Kebijakan kepala balai diklat untuk memperbolehkan peserta diklat yang baru melahirkan untuk membawa pembantu dan bayinya di ruang khusus balai merupakan salah satu kebijakan yang responsif gender. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan peran yang optimal bagi pegawai yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Adil itu proses (perlakuan), sedangkan setara itu hasil,” tambahnya.

Di tempat yang sama, pegawai pada Bagian Perencanaan Biro Perencanaan Keuangan Setjen Kemenkeu Ashlih Nur Muharom memberikan materi Anggaran Responsif Gender (ARG). Ashlih memaparkan strategi mencapai keadilan dan kesetaraan gender, melalui kebijakan memperhatikan kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. “Pengambil keputusan/kebijakan seringkali bias atau netral gender atau belum memperhatikan penerima manfaat dari output yang dihasilkan,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan anggaran responsif gender sebagai upaya untuk memperkecil kesenjangan gender. Secara panjang lebar Ashlih memaparkan strategi dan contoh menyusun perencanaan anggaran yang hasilnya merupakan anggaran responsif gender. “Kita cukup melihat kegiatan yang kita miliki, ada isu gendernya tidak. Dari situ bisa kita mengetahui POK kita responsif gender atau tidak,” tambahnya. Sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung interaktif sampai dengan acara selesai pada sore hari. (Teks/Foto: Arief Nugroho/Bidang KIHI)