Pontianak (30/10) Bertempat di Halaman Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Timur, di Jalan Letjend Sutoyo, Pontianak, Kanwil DJKN Kalbar dan jajaran, dalam hal ini KPKNL Pontianak, ikut menghadiri pelaksanaan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) Ke-77 Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Perwakilan Kemenkeu Kalbar. Pelaksanaan upacara bendera dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB.

Kanwil DJKN Kalbar yang diwakili oleh Tetik Fajar Ruwandari, hadir bersama para pejabat administrator, pejabat pengawas dan para pegawai Kanwil DJKN Kalbar lainnya. Upacara bendera ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan rasa kebangsaan bagi pegawai Kementerian Keuangan. Upacara bendera ini dilaksanakan sekaligus untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Upacara bendera yang diselenggarakan dengan mengedepankan semangat Kemenkeu Satu (secara gabungan) ini mempedomani Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor SE 7/SJ/2023 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia Ke-77 Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Undangan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Barat nomor UND-193/PWK.19/2023 tanggal 27 Oktober 2023 hal Upacara Bendera Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke 77.

Berdasarkan surat edaran ini, dresscode peserta upacara adalah Pakaian adat nasional untuk pejabat Eselon I, Eselon II dan Direksi SMV/BLU dan pakaian kerja pegawai hari Senin sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 515/KMK.01/2022 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan bawahan warna charcoal, sepatu pantofel hitam dan hijab berwarna hitam (bagi yang mengenakan).

Peringatan HORI ke-77 Tahun 2023 kali ini mengusung tema Kemenkeu Melayani Lebih Baik. Tema tersebut  mengingatkan  kita  untuk  selalu  berbenah  menjadi  lebih  baik,  untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Beberapa hal yang disampaikan oleh Kukuh Sumardono Basuki, Kepala Perwakilan Kemenkeu Kalbar sekaligus Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar selaku Pembina Upacara, saat membacakan sambutan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, diantaranya yaitu “ Reformasi birokrasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Dengan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara maju yang kuat dan berkelanjutan. Hal inilah yang mendasari pemilihan tema HORI ke-77, yaitu Kemenkeu Melayani Lebih Baik”.

      Ada dua hal yang perlu dipahami bersama ketika berbicara tentang “Kemenkeu Melayani Lebih Baik”. Pertama, seluruh jajaran Kemenkeu adalah pelayan publik.

      Pelayanan tidak hanya menjadi tugas mereka yang duduk di front office. Pelayanan juga menjadi tugas mereka yang bekerja di middle office hingga back office. Kewajiban melayani tidak hanya ditujukan bagi mereka yang bekerja di area kantor pelayanan, bahkan juga bagi semua yang bekerja di kantor non pelayanan yang tidak langsung berhadapan dengan pihak eksternal.

      Seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus terus merawat janji kepada bangsa dan negara, yaitu bekerja menjadi Penjaga Keuangan Negara (Nagara Dana Rakça). Dengan peran yang mungkin berbeda, seluruh jajaran Kementerian Keuangan adalah pelayan publik yang bertanggung jawab dalam proses end to end sehingga urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dapat terselenggara dengan baik.

     Kedua, kemampuan memahami kebutuhan publik (understanding public needs). Untuk mewujudkan “Kemenkeu Melayani Lebih Baik” seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus memahami apa yang menjadi tuntutan stakeholders.

      Seluruh jajaran Kementerian Keuangan tidak boleh bosan untuk memperbaiki dan membenahi diri dengan terus menyerap masukan, aspirasi, dan feedback dari masyarakat. Kemampuan menyerap aspirasi dari siapapun akan semakin memperkuat pondasi dalam melayani dan membangun negeri. Seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus lebih sering mendengar lebih dalam atas masukan dan kritikan dari masyarakat di tengah berbagai kesibukan serta pencapaian yang berusaha diraih.

      Penilaian atas Institusi Kementerian Keuangan sudah baik, terbukti dari berbagai penghargaan yang telah diterima. Namun, good is not enough where better is expected (Vincent E. Scully). Publik masih memiliki harapan yang tinggi agar pelayanan Kementerian Keuangan menjadi lebih baik lagi. Seluruh jajaran Kementerian Keuangan perlu mengambil inisiatif dan mempercepat transformasi berbagai layanan keuangan negara untuk memastikan Kemenkeu melayani lebih baik.

     Transformasi perbaikan layanan ditujukan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses dan menikmati layanan Kemenkeu, antara lain:

1. Bagi konsumen yang membeli barang dari luar negeri melalui ecommerce, telah diberikan simplifikasi dan percepatan layanan barang impor.
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang lebih bayar pajak, telah diberikan percepatan restitusi, khususnya Pajak Penghasilan di bawah Rp100 juta;
3. Bagi pekerja migran Indonesia, akan diberikan pembebasan bea masuk atas 2 buah Handphone, Komputer, atau Tablet (HKT), serta pemberian batas nilai pembebasan USD 1500/orang per tahun;
4. Bagi masyarakat yang akan mengikuti lelang, diberikan pelayanan lelang yang lebih transparan dan mudah, baik pada saat pra lelang, pelaksanaan lelang, dan pasca lelang;
5. Bagi wajib bayar atas layanan publik, telah disiapkan penggunaan QRIS untuk penyetoran PNBP; serta
6. Bagi Kementerian/Lembaga, telah diberikan kemudahan revisi DIPA melalui otomasi dan simplifikasi probis. Sedangkan, Pemda dapat melakukan tracking atas penyaluran transfer ke daerah.

      Di luar yang telah disebutkan, tentu masih ada sejumlah transformasi perbaikan layanan lainnya. Sri Mulyani Indrawati mengharapkan agar seluruh jajaran Kemenkeu berkomitmen dan saling bahu membahu dalam menjalankan berbagai transformasi perbaikan layanan.

      Kemenkeu adalah garda terdepan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga perlu menyadari betul akan tanggung jawab besar yang diemban. Tidak hanya tentang mengelola anggaran negara, tetapi juga tentang bagaimana seluruh jajaran Kementerian Keuangan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan memajukan kesejahteraan rakyat.”

 (Ditulis oleh: Arya Putra/Tim Bidang KIHI Kanwil DJKN Kalbar)