Surabaya - Pada Rabu (7/3/2018) bertempat di aula GKN Surabaya II lantai 4 Jalan Dinoyo No. 111 Surabaya, dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur dari unsur Kejaksaan. Anggota PUPN tersebut adalah Sudiharto yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 459/KM.6/2017 tanggal 22 Mei 2017. 

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota PUPN oleh Etto Sunaryanto selaku Ketua PUPN cabang Jawa Timur yang juga menjabat Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri para Kepala KPKNL beserta Kepala Seksi PN di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur.

Etto dalam sambutannya menyampaikan bahwa PUPN merupakan tim kepanitiaan yang bersifat interdepartemental bertugas mengurus Piutang Negara yang berasal dari Instansi Pemerintah atau Badan-badan yang dikuasai oleh Negara. Anggota PUPN berasal dari unsur Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut Etto berharap kepada anggota PUPN yang baru dilantik dapat memberikan semangat baru serta bersinergi dalam menyelesaikan tugas pengurusan piutang negara di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Timur.

Setelah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah, acara dilanjutkan dengan rapat PUPN Cabang agar dalam penyusunan perkiraan capaian pengurusan piutang negara tahun 2018 KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur dapat menjabarkan potensi penerimaan baik dari segi penyerah piutang serta penanggung hutang, perkiraan jumlah PNDS yang tertagih, Biad yang disetorkan, dan BKPN yang dapat terselesaikan.

Dalam rapat tersebut, Etto menginstruksikan kepada KPKNL dilingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur untuk melaksanakan koordinasi lanjutan kerjasama bilateral dengan Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur serta melakukan monitoring dan evaluasi pengurusan piutang negara BPJS Ketenagakerjaan.

Pada akhir acara Etto berharap “Saya tidak ingin hanya Kanwil yang IKU-nya hijau namun semua KPKNL juga hijau.” Ditambahkan pula “Kita juga harus memiliki semangat pengurusan piutang negara. Tanpa adanya semangat, pengurusan piutang negara yang kita lakukan tidak akan optimal”. Pungkasnya.  (Dodiek W/KIHI Jatim)