Semarang, 29 Februari 2024 - Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Tengah menyampaikan kinerja APBN wilayah Jawa Tengah periode s.d. 31 Januari 2024 yang dihadiri oleh Kepala DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Muhdi, bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Max Darmawan, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Muchamad Taufiq, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Suaidy, dan Local Expert Jawa Tengah, Wahyu Widodo.

Perkembangan Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan

Memasuki tahun 2024, ketidakpastian geopolitik masih perlu terus diwaspadai. Selain itu, tekanan inflasi dan suku bunga global juga menjadi sejumlah risiko yang perlu dicermati. World Bank dan IMF memperkirakan perekonomian secara global masih diperkirakan stagnan dengan proyeksi inflasi tetap tinggi.

Peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. Di tengah pelemahan global, perekonomian di Jawa Tengah pada Triwulan IV 2023 tumbuh 4,98 persen. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, ekonomi Jawa Tengah tumbuhsebesar 4,73 persen (y-on-y). Capaian ini turut didukung dengan Inflasi bulan Januari 2024 sebesar -0,08 persen (m-to-m) turun dibandingkan Desember 2024 sebesar 0,21 persen (m-to-m). Namun demikian, tekanan harga beras perlu diwaspadai. Pemerintah terus melakukan stabilisasi harga pangan, terutama beras menjelang momentum bulan Ramadan yang akan datang.

Aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Januari 2024 menunjukkan optimisme (>100) sebesar 136 (m-to-m). Nilai Tukar Petani (NTP) pun menunjukkan kondisi semakin baik pada Januari 2024 sebesar 118,20 atau naik 0,93 persen dibandingkan bulan sebelumnya, walaupun Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Januari 2024 sebesar 101,71 terjadi penurunan sebesar -2,41 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Perkembangan Kinerja Fiskal Regional

APBN mencatatkan kinerja yang baik di awal tahun 2024. Penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 31 Januari 2024 berhasil mencapai Rp9,72 triliun (8,12 persen dari target), serta realisasi belanja APBN mencapai Rp10,32 triliun (9,33 persen dari pagu).

Kinerja penerimaan masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai, tercatat penerimaan Pajak sebesar Rp4,57 triliun (8,48 persen dari target) dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp4,61 triliun (7,59 persen dari target). Realisasi PNBP mencapai sebesar Rp537,71 M (10,56 persen dari target), secara nominal tumbuh 45,88 persen (y-on-y).

APBN 2023 di Jawa Tengah dapat terjaga kuat dan sehat turut dipengaruhi dari realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat. Realisasi Belanja K/L telah mencapai Rp1,32 T (3,17 persen dari pagu), secara nominal nilai ini mengalami kontraksi -6,51 persen (y-on-y). Hampir seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, hanya belanja Modal yang masih terkontraksi sebesar -91,65 persen.

Sedangkan pada APBD, pendapatan daerah di Jawa Tengah sampai dengan 31 Januari 2024

sebesar Rp10,95 triliun (4,52 persen dari target) tumbuh Rp4,85 triliun atau 79,66 persen (y-on-y). Realisasi TKD mencapai Rp8,99 triliun (13,05 persen dari alokasi pagu) yang mengalami kenaikan sebesar Rp4,21 triliun atau 87,86 persen (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) meningkat. Masih belum ada penyaluran DAK Fisik karena sebagian besar OPD masih melakukan proses administratif dan pengadaan barang/jasa sesuai bidang masing-masing.

Pelaksanaan APBN untuk Pembangunan Jawa Tengah

APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.

Sampai dengan s.d 31 Januari 2024, realisasi penyaluran kredit program telah mencapai Rp 3,27 triliun kepada 68,81 ribu debitur yang terdiri dari KUR Rp3,24 triliun kepada 63,88 ribu debitur dan UMi Rp28,16 miliar kepada 4,93 ribu debitur. Berdasarkan wilayah Kab/Kota, Penyaluran KUR sampai dengan Januari 2024 terbanyak di Kab. Banyumas dengan jumlah penyaluran mencapai Rp 172,06 miliar untuk 3.682 debitur dan yang terkecil di Kota Magelang dengan jumlah penyaluran Rp9,29 miliar untuk 227 debitur. Sedangkan penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) terbanyak di Kab. Jepara dengan jumlah penyaluran Rp 2,25 miliar untuk 331 debitur, dan yang terkecil di Kab. Kendal dengan jumlah penyaluran Rp 202 juta untuk 29 debitur.

Percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui dukungan APBN kepada Pemerintah Daerah melalui hibah. Pada periode bulan Januari 2024 telah terealisasi hibah BMN Jawa Tengah sebesar Rp2,04 miliar yang dipergunakan untuk penyediaan tanah untuk Infrastruktur dan Kepentingan Umum/ Daerah.

Kinerja APBN Jawa Tengah di awal 2024 terus melanjutkan kinerja baik APBN 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah terus memantau dan mengantisipasi dampak dari pelemahan perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global terhadap perekonomian domestik dan kesinambungan fiskal. (Siaran Pers Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah)