Semarang - Predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani merupakan penghargaan yang sangat bergengsi dan diinginkan oleh banyak Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah yang terbukti mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Selasa (02/05) Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan internalisasi Sistem Pengendalian Internal dan Rencana Pemantauan Internal. Kegiatan yang dilaksanakan secara online menggunakan media zoom meeting.

Kepala kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani atau akrab disapa Ani dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sistem pengendalian internal dan rencana pemantauan internal ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam meraih wilayah birokrasi bersih dan melayani. “Sistem pengendalian internal diperlukan untuk menjaga ketaatan dan kedisiplinan dalam operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah fraud dan menjamin keakuratan dan keandalan informasi keuangan dan non-keuangan.” papar Ani.

Bidang KIHI menjelaskan terkait Sistem Pengendalian Internal dan Rencana Pemantauan Internal dimana Sistem Pengendalian Internal (SPI) dilakukan dengan model Tiga Lini diantaranya Lini Pertama yaitu Non-UKI melakukan On Going Monitoring (Pengawasan Berkelanjutan), Lini Kedua yaitu Unit Kepatuhan Internal melakukan Separate Evaluation (Evaluasi Terpisah), dan Lini Ketiga yaitu Pengawas Fungsional melakukan Separate Evaluation (Evaluasi Terpisah).

Sedangkan Rencana Pemantauan Internal, Kanwil DJKN Jateng dan DIY sendiri telah melakukan pemantauan Internal dengan berbagai macam Pemantauan yaitu Evaluasi pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) yang sudah dilakukan di Triwulan 1 2023, Pemantauan Pengendalian utama, Pemantauan penegakan integritas dan kode etik: berupa pemantauan kode etik dan kode perilaku, penyusuna profil pegawai, pemantauan fraud risk scenario (FRS) dan Pemantauan lainnya berupa penilaian penerapan PIPK, Maturutas SPIP, dan Audit Kearsipan.

Dalam kegiatan ini, Ani juga memaparkan harapannya dari terselengaranya kegiatan sosialisasi ini. “Saya berharap kita dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita terhadap pentingnya sistem pengendalian internal dan rencana pemantauan internal dalam menjaga integritas dan kredibilitas kantor kita” pesan Ani. (Penulis: Evi Ncl)