Rabu, 28 Februari 2024 telah dilaksanakan Press Conference Alco Regional Provinsi DKI Jakarta, yang diikuti oleh seluruh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta. Dalam Press Conference ini dilaksanakan pemaparan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara regional DKI Jakarta periode sampai dengan 31 Januari 2024. Pada kesempatan kali ini, Kanwil DJKN DKI Jakarta diwakili oleh Didik Haryanto, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi,  sebagai salah satu narasumber bersama dengan perwakilan dari unit Kementerian Keuangan lainnya di wilayah DKI Jakarta.

Didik Haryanto menyampaikan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Sampai dengan 31 Januari 2024, Penerimaan PNBP mencapai Rp 37,05 triliun atau 15,7 persen dari target APBN 2024, naik 50,06 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini bersumber dari Penerimaan SDA, Bagian Laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU yang mengalami peningkatan. Sementara itu, disampaikan bahwa kinerja Perpajakan sampai dengan 31 Januari 2024 mencapai Rp 102,70 Triliun atau mengalami penurunan 8,62 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Disampaikan pula pada kesempatan yang sama bahwa sampai dengan 31 Januari 2024, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 1,47 Triliun atau sebesar 5,32 persen dari target APBN 2024.

Kinerja APBN Regional Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan sampai dengan 31 Januari 2024 pada Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kinerja yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan inflasi yang cenderung terkendali memperkuat stabilitas ekonomi DKI Jakarta dan ketahanan ekonomi yang tinggi dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah yang kuat menjadikan DKI Jakarta sebagai salah satu kota dengan ekonomi yang paling stabil di Indonesia. APBD DKI Jakarta 2024 menjadi instrumen penting dengan program strategis dan meningkatkan pendapatan daerah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk membangun kota bertaraf internasional yang maju, lestari, dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, APBD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peran APBN di DKI Jakarta menunjukkan kondisi yang tumbuh positif di semua aspek pendapatan negara. Belanja negara dengan tetap berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan pondasi ekonomi pasca pandemi Covid-19 di tengah instabilitas global. Kekuatan fiskal DKI Jakarta memberikan pondasi yang kokoh bagi perekonomian Jakarta menghadapi segala tantangan global. Kondisi fiskal yang kokoh ini tidak lepas dari peran APBN maupun APBD yang terus diupayakan dapat berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan sektor-sektor ekonomi.

Selengkapnya dapat disaksikan kembali melalui kanal youtube Kantor Wilayah DJPB DKI Jakarta.