Jakarta – Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN DKI Jakarta rangkul PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Kanwil BRI Jakarta 1) untuk tingkatkan kerja sama di bidang lelang.  Koordinasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Target Lelang tahun 2018 antara Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Hady Purnomo dan Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 1 Ngatari pada Selasa (3/4) di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka efektivitas dan percepatan pelaksanaan lelang itu dihadiri oleh wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2, wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 3, Firmansyah selaku Wakil Kepala RPK Kantor Pusat BRI, Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kepala Bidang Lelang, Kepala KPKNL Jakarta II, Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Jakarta II dan Kepala Seksi Bimbingan Lelang I.

Ngatari selaku pimpinan wilayah BRI Jakarta 1 saat membuka acara menyampaikan beberapa point penting terkait jadwal lelang dan frekuensi lelang. Ia meminta kepada para pimpinan cabang BRI Jakarta I agar sejak awal tahun membuat jadwal lelang supaya masing-masing cabang mempunyai arah dan jadwal lelang yang jelas. “ Usahakan lelang tidak menumpuk di akhir tahun! Lelang tidak sekedar lelang namun efektivitasnya jelas” ujar Ngatari. Ngatari pun menyarankan agar jajaran BRI membantu mengupayakan calon pembeli agar lelang laku. Efektivitas lelang sama-sama ditingkatkan tidak sekedar frekuensinya yang tinggi, namun juga tingkat lakunya baik.

Sebagai review kinerja lelang tahun 2017 di wilayah DJKN DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebanyak 306 kali pelaksanaan lelang dengan Total Limit Rp497 milliar.  62% lelang tersebut dilaksanakan di wilayah kerja Kanwil DJKN DKI Jakarta sebanyak 197 kali lelang dengan total limit sebesar Rp306 milliar.

Menyikapi hal tersebut, Ngatari berharap untuk program kerja lelang tahun 2018 dapat dilaksanakan lelang minimal sebanyak 624 x lelang (periode Januari s.d. Desember) dengan frekuensi lelang minimal 2x setiap bulannya untuk setiap cabang yang ada di Kanwil BRI Jakarta I.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Hady Purnomo menyampaikan bahwa tema rapat koordinasi sebagaimana disinggung sebelumnya adalah dalam rangka efektivitas dan percepatan pelaksanaan lelang. “Tentu saja tidak hanya frekuensi lelang dan efektivitas lelang saja, namun dengan hasil lelang/outputnya yang optimal” tutur Hady.  Ukuran target lelang antara BRI dan DJKN itu berbeda. Di satu sisi, DJKN hanya mengakui hasil laku lelang, sedangkan BRI selain hasil laku lelang, dampak lelang pun dapat diakui sebagai prestasi.  “Melalui koordinasi ini perbedaan ukuran target kinerja semoga dapat diselaraskan dalam program kinerja” harap Hady.

Hady juga mengungkapkan bahwa saat ini lelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang dilakukan oleh KPKNL memiliki tren besarnya  prosentase  lelang Tidak Ada Peminat (TAP). LELANG TAP, di samping membebani administrasi juga membuat kesan lelang kurang menarik, sedangkan permasalahan hukum dalam lelang hak tanggungan sedemikian kompleks sehingga memerlukan penyikapan yang komprehensif. Untuk itu perlu dicarikan solusi bersama bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan marketability Obyek Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, sehingga Frekuensi Lelang TAP dapat diturunkan. Sebagai contoh lelang eksekusi Pasal 6 UUHT melalui KPKNL Jakarta I s.d V atas permohonan BRI di tahun 2017 berjumlah 392 lot dengan hasil : LAKU 47 lot (12%), TAP 286 lot (73%), dan BATAL 59 lot (15%). Besarnya lelang TAP disebabkan berbagai faktor yang perlu dievaluasi bersama, seperti : rendahnya kualitas objek lelang, kurangnya pemasaran, adanya permasalahan hukum (gugatan/blokir objek lelang); dan banyaknya permohonan lelang hak tanggungan yang diajukan pada akhir tahun.

“Berdasarkan Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017 pelaksanaan lelang permohonan dari BRI yang sebelumnya dilayani oleh KPKNL Jakarta I s.d. V, mulai tahun 2018 pelayanannya hanya dilakukan oleh KPKNL Jakarta II.  Hal inilah yang perlu dikoordinasikan kembali jangan sampai overload oleh banyaknya permohonan lelang di akhir tahun” ungkap Hady. “Pejabat Lelang di KPKNL Jakarta II hanya ada 3 orang, bisa dibayangkan jika harus melelang setiap hari dan itupun belum dapat mengakomodir permintaan yang menumpuk di akhir tahun”.

Hal lain yang digarisbawahi Hady adalah terkait target lelang yang terus meningkat setiap tahun dan permasalahan gugatan lelang. Hady secara khusus mengingatkan, bahwa setiap kegiatan lelang tidak dapat dihindari akan adanya gugatan lelang.  Sebagai gambaran perkara di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta 240 (58%) dari total gugatan 411 didominasi gugatan lelang hak tanggungan terutama saat pra lelang. Motif gugatan hak tanggungan antara lain : pembatalan lelang, pembatalan risalah lelang, perlawanan lelang, penundaan lelang, pengumuman lelang, dll.  “ Banyak materi lelang yang mendalilkan permasalahan pada saat pra lelang” ujar Hady. Oleh karena itu, Hady meminta agar BRI dapat lebih memperhatikan dan memastikan tahapan lelang saat pra lelang dilalui seperti peringatan I (P1) maupun peringatan kedua (P2) supaya dapat meminimalisir gugatan lelang HT.

Dengan koordinasi yang telah terjalin, tidak hanya frekuensi lelang dan efektivitas lelang saja, namun optimalisasi outputnya dapat lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. untuk itu, diharapkan antara BRI dan Kanwil DJKN DKI Jakarta khususnya KPKNL Jakarta II dapat menyusun kegiatan lelang secara proporsional setiap bulannya.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan current issue lelang eksekusi pasal 6 UUHT oleh Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN DKI Jakarta, Harmani Sri Mumpuni dan pemaparan materi terkait Pelaksanaan Lelang yang mencakup target lelang tahun 2018, Permohonan lelang oleh BRI di Wilayah Jakarta dan catatan progress lelang di KPKNL Jakarta II yang disampaikan Kepala KPKNL Jakarta II Kurnia Ratna Cahyanti dan Kepala Seksi Pelayanan Lelang Junaidy Effendi dengan moderator Kepala Bagian RPK Kanwil BRI Jakarta 1 Muhammad Isro. (teks/foto : Asya & Faza)