BANDUNG — Kanwil DJKN Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas Seksi Kepatuhan Internal serta Monitoring dan Evaluasi ZI WBK/WBBM Lingkup Kanwil DJKN Jawa Barat pada tanggal 26-28 Februari 2024. Rapat dihadiri oleh PIC Kinerja dan Risiko Organisasi serta PIC Pengawasan Internal dengan panduan Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJKN Jawa Barat dan Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat DJKN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Pencanangan Pembangunan ZI WBK/WBBM 2023 dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan yang memenuhi harapan stakeholder dengan menjaga integritas serta bebas dari berbagai penyimpangan.

Diawali oleh Bidang KIHI Kanwil DJKN Jawa Barat, forum melakukan pembahasan mengenai Kertas Kerja Penghitungan Capaian Kinerja dan NKO Tahun 2024 secara secara menyeluruh serta sosialisasi reviu Penilaian Kualitas Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko.

Selanjutnya, Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat DJKN yang diwakili oleh Bapak Akhyar Gunawan memandu asistensi monitoring dan evaluasi (Monev) ZI WBK/WBBM yang pada lingkup wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat pada tahun 2024 ini dilaksanakan pada 4 (empat) KPKNL, yaitu monev keberlanjutan ZI-WBBM tahun 2024 pada KPKNL Tasikmalaya dan monev keberlanjutan ZI-WBK tahun 2024 pada KPKNL Bandung, KPKNL Cirebon dan KPKNL Purwakarta. Komitmen pimpinan dan partisipasi seluruh anggota organisasi, termasuk PPNPN, merupakan faktor utama dalam menyukseskan pembangunan ini. Tidak hanya simplifikasi dan inovasi layanan, dengan mengenali pegawai dan jenama identitas organisasi juga memiliki pengaruh yang besar. Dengan dukungan sistem pengendalian internal serta sinkronisasi dokumen pendukung kegiatan, setiap program dapat diukur dan dievaluasi dampaknya. 

Selanjutnya Sosialisasi Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Tahun 2024 yang disampaikan oleh Ibu Mega Silvia Fahriani yang disertai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023 lingkup Kanwil DJKN Jawa Barat. Pada tahun 2024 ini diseminasi PPG “Tolak dan Lapor Gratifikasi” dan sosialisasi saluran www.wise.kemenkeu.go.id pada seluruh stakeholder unit kerja.

Kesuksesan program kerja bergantung pada orientasinya terhadap harapan pengguna layanan dengan dukungan lingkungan strategis organisasi. Diingatkan agar seluruh program yang dibuat merupakan program yang proaktif, responsif dan solutif bagi pengguna layanan. Pentingnya publikasi perubahan yang telah dilakukan kepada stakeholders juga diperlukan guna menjaga konsistensi dalam perubahan.

Kegiatan diakhiri dengan internalisasi Rencana Pemantauan Tahun 2024, yang saat ini berlangsung yaitu pemantauan pengendalian utama, kode etik, dan profiling pegawai. Melalui kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan tugas-tugas Seksi Kepatuhan Internal pada KPKNL dan monev keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM 2024 pada KPKNL di lingkup Kanwil DJKN Jawa Barat dapat terlaksana optimal dan tepat waktu. (SI)