BANDUNG—Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN mengundang pejabat dan pegawai Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara pada Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL serta seluruh Kanwil BPN dalam kegiatan Pembahasan Pelaksanaan Pensertipikatan BMN berupa Tanah TA 2024 dan Rekonsiliasi Data Capaian TA 2023. Kegiatan diselenggarakan di R. Sidang, Gedung Keuangan Negara Bandung pada Selasa (23/01).

Direktur PKKN Encep Sudarwan menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kerjasama dalam mencapai target yang tercapai di tahun 2023 kepada seluruh Kantor Pertanahan Provinsi. Apresiasi juga dihaturkan pada satuan kerja atas dukungan terkait penyiapan dokumen pendukung sehingga proses sertipikasi dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu.

Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah ATR/BPN, Sri Pranoto memaparkan tantangan pada pelaksanaan TA 2023 diantaranya berkas tidak diserahkan oleh satker, penggabungan NUP, patok batas belum dipasang, tidak clean and clear, masuk kawasan hutan, termasuk objek PTSL, termasuk objek Daerah Aliran Sungai (DAS), dan kendala alas hak. Pranoto juga mengajak seluruh pihak membentuk tim penyelesaian masalah BMN berupa bidang tanah yang bermasalah. Pranoto berharap terus menjalin sinergi dan kolaborasi baik dengan seluruh penyelenggara agar target sertipikasi pada tahun 2024 dapat tergapai.

Menyongsong 2024, layanan sertipikasi BMN berupa tanah dapat menggunakan mekanisme layanan secara elektronik dengan output Sertipikat Elektronik. Untuk mendukung sertipikasi elektronik, kegiatan ini diperkaya dengan sosialisasi layanan elektronik aplikasi mitra terkait cara pengajuan permohonan dan akses hasil layanan. Selain itu, Kegiatan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah dipermudah dengan tools Aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi Sentuh Tanahku pengguna dapat menemukan sosialisasi dan informasi mengenai program strategis ATR/BPN, status kepemilikan bidang tanah, inventarisasi BMN berupa tanah yang belum terpetakan oleh instansi lain, hingga pelacakan status berkas permohonan di Kantor Pertanahan.

Dihadiri juga oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, acara diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait kendala dan variasi tantangan lokal dalam pensertipikasian BMN berupa tanah yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DJKN di seluruh Indonesia. (informasi)