Cirebon – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada hari Kamis (28/11/2019) bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Cirebon  dengan  mengundang  para pimpinan unit eselon 2 (Kantor Wilayah) Kementerian Keuangan di wilayah Jawa Barat, Bupati Cirebon, dan para Kepala Kantor unit vertikal Kementerian Keuangan di kota Cirebon. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan sebagai sarana sinergi antar unit Eselon I Kantor Kementerian Keuangan yang berkantor di wilayah Provinsi Jawa Barat karena banyak Kegiatan/Issue yang dalam penyelesaiannya harus dilakukan lintas unit Eselon I agar hasil yang dicapai maksimal dan memuaskan. Selain itu, kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan agar tidak ada sekat pembatas diantara Kementerian Kuangan karena seyogyanya kita adalah satu keluarga Kementerian Keuangan.

Dalam rapat koordinasi yang bertemakan “Program Sinergi Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Indonesia Maju”, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat, Saefullah, menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dibahas dalam kegiatan tersebut yaitu 5 program kerja prioritas yang disampaikan Presiden dalam Pidato Pelantikan. Program yang pertama adalah Pembangunan SDM yang mengacu pada SDM yang berkerja keras, dinamis, terampil, menguasai iptek; untuk mencapai kondisi tersebut, kita perlu menerapkan cara-cara baru melalui inovasi. Program yang kedua adalah Pembangunan Infrastruktur dengan mendukung pembangunan Infrastruktur agar bisa menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi juga mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Program yang ketiga dan keempat adalah Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan Penyerdehanaan birokrasi dengan menerbitkan UU Cipta Layanan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM serta memotong eselonisasi dan menggantikannya dengan Jabatan Fungsional yang menghargai keahlian/kompetensi. Program yang terakhir adalah Transformasi Ekonomi yang intinya adalah kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. 

Pada kesempatan tersebut, Saefullah juga menyampaikan arahan Menteri Keuangan kepada Pejabat Eselon 1 agar seluruh unit melakukan perbaikan kebijakan dan memberikan hasil yang positif dan nyata kepada masyarakat, khususnya yang terkait dengan target kinerja Kemenkeu dan arahan- arahan dalam sidang Kabinet Indonesia Maju, mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremoni dan rutin, dan mereviu rencana perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri khususnya sampai dengan akhir Desember 2019, dan sedapat mungkin membatalkan perjalanan dinas yang tidak urgen, serta agar Unit Eselon I inti yang terkait dengan penanganan Ease of Doing Business (DJP, DJBC, BKF) dan seluruh Unit Eselon I lainnya segera bersinergi dalam melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan terukur agar peringkat EoDB Indonesia dapat meningkat secara signifikan dengan target adalah sampai dengan Desember 2019. Hal tersebut harus diperhatikan di penghujung Tahun 2019 ini, sebagai modal untuk menjalani Tahun 2020. (Foto/Naskah : Kanwil DJKN Jawa Barat)