Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Tavianto Noegroho menghadiri Acara seminar REFLEKSI PELAKSANAAN APBN TA. 2019 DAN APBN TA. 2020 ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN di Aula Kantor Wilayah Perbendaharaan Jawa Barat Jalan Diponegoro No. 59 Bandung (Senin 28/10/2019). Seminar ini dihadiri para nara sumber dari Pemprov. Jawa Barat dan Akademisi dari Universitas Padjadjaran serta nara sumber dari internal Kemenkeu di Wilayah Jawa Barat yaitu : Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) Jawa Barat, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPbn) Jawa Barat, Kepala Bidang DP3 mewakili Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) I Jawa Barat dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat. Seminar ini membahas pelaksanaan APBN Tahun 2019 dan APBN Tahun 2020 dan merupakan salah satu dari rangkaian hari Oeang RI ke 73.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting posisinya dalam perekonomian nasional karena merupakan faktor penggerak pertumbuhan Ekonomi. Target pertumbuhan Ekonomi diatas 5% bergantung pada multiplier effect yang ditimbulkan terutama dari belanja pemerintah, demikian disampaikan oleh Saefullah Nasution selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat. Dalam kesempatan pemaparan dari masing-masing Kanwil, Tavianto memaparkan Peran DJKN dalam APBN 2020 antara lain tentang kontribusi DJKN dalam sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya melalui pendapatan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) meliputi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, pendapatan jasa meliputi pendapatan bea lelang, pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang. DJKN juga berperan dalam Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Menteri Keuangan sebagai pemegang saham (ultimate shareholder) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham dan pembina BUMN. Penatausahaan kekayaan negara pada BUMN dan setiap perubahannya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan c.q. DJKN c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, pembentukan Lembaga Manajement Aset Negara (LMAN) yaitu Badan Layanan Umum (BLU) yang berada dibawah DJKN dan bagaimana peran LMAN dalam pembangunan Infrastrukstur, dan yang terakhir kemudian dipaparkan mengenai Asuransi BMN.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan dapat memperkenalkan kepada masyarakat tentang profil APBN 2020 dan juga memperkenalkan peran dari masing-masing eselon I terhadap APBN tersebut. (Teks/Foto : Bidang KIHI)