Bandung -  Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Nuning, Sri Rejeki Wulandari yang saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat memimpin pelaksanaan konferensi pers (konpers) bersama jajaran Kementerian Keuangan Jawa Barat, Rabu (16/01/2019).

Hadir dalam konpers kali ini para pejabat tertinggi Kementerian Keuangan di wilayah Jawa Barat, yaitu Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Kepala Kanwil DJP Jabar III, Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Kepala Kanwil DJPB, dan Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi.

Dalam konpers yang digelar di Gedung Keuangan Negara Bandung dan dihadiri jajaran media lokal dan nasional yang memiliki biro perwakilan di Jawa Barat  ini, Nuning dalam sambutannya menyampaikan gambaran umum kinerja perekonomian dan pelaksanaan APBN tahun 2018 di Jawa Barat dan rencana aksi tahun 2019, serta program unggulan Kementerian Keuangan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Setelah memberikan kata sambutan, Nuning memberikan kesempatan kepada Kepala BDK Cimahi, dan para Kepala Kanwil DJP, DJBC dan DJPBN Jawa Barat untuk secara bergantian memaparkan pelaksanaan APBNP 2018, memaparkan capaian kinerja dan rencana aksi tahun 2019, serta program unggulan pada masing-masing instansi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kepala BDK Cimahi, Endang Widajati menyampaikan program unggulannya berupa Kemenkeu Learning Centre (KLC). KLC merupakan laman yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung program corporate university yang dikelola oleh BPPK, yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan maupun oleh masyarakat luas melalui gawai masing-masing. Terdapat 8 katagori utama dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu Anggaran, Bea dan Cukai, Fiskal, Kekayaan Negara, Pajak, Pengembangan SDM, Perbendaharaan, dan Perimbangan Keuangan. Balai Diklat Keuangan Cimahi adalah unit vertikal dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang merupakan supporting unit pada Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP I Jawa Barat, Yoyok Setyatomo menyampaikan realisasi pendapatan negara dari pepajakan di Jawa Barat mencapai Rp85,516 trilyun, atau 92,82% dengan pertumbuhan positif dari total target yang ditetapkan. Realisasi ini masih bisa ditingkatkan lagi di tahun 2019, apalagi ada peraturan baru soal pajak terkait e-commerce yang diharapkan dapat menyumbang penerimaan pajak yang cukup besar.

Sedangkan Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Syaifullah Nasution menyampaikan bahwa Kanwil DJBC Jawa Barat berhasil melakukan 2.268 penindakan selama 2018 yang diantaranya berupa penggagalan penyelundupan narkotika dan obat-obatan ilegal. Capaian tersebut bahkan menjadi rekor penindakan pengawasan fisik terbesar di Jawa Barat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun perkiraan kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari tindakan tersebut yakni Rp27,95 milyar dengan nilai barang Rp111 milyar.

Paparan di akhiri oleh  Nuning, selaku Kepala Kanwil DJKN jawa Barat yang menyampaikan salah satu program nasional Kementerian Keuangan pada DJKN yang telah dan masih akan dilanjutkan pada tahun 2019 yaitu pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap. “Revaluasi BMN Aset Tetap mempunyai manfaat yang strategis dan fundamental, yaitu pembaruan nilai aset sesuai kondisi dan nilai pasar, pembangunan basis data BMN yang lebih baik, serta mengidentifikasi BMN yang belum termanfaatkan secara optimal,” tutur Nuning.

Konpers perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat  ini merupakan kali kedua yang dilakukan secara lintas unit Eselon I Kementerian Keuangan yang berada di Jawa Barat, sekaligus menjadi tonggak sinergi komunikasi antar unit Kementerian Keuangan di Jawa Barat. Dengan semangat sinergi saat mengawali kerja pada tahun 2019, diharapkan kinerja jajaran Kementerian Keuangan pada tahun 2019 akan semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. (naskah/foto : Bidang KIHI Kanwil DJKN Jawa Barat)