Berdasarkan Monitoring hasil perhitungan Standar Barang dan Standar Kebutuhan serta hasil pengawasan atas BMN Idle pada satuan kerja Kementerian Keuangan di Wilayah Banten, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya langkah untuk mengoptimalisasi penggunaan dan pemanfaatan BMN.

Hal ini menjadi topik utama dalam Rapat Koordinasi Kementerian Keuangan Banten yang dilaksanakan di PKN STAN pada 19 Maret 2024. Seluruh Eselon II Kementerian Keuangan di Wilayah Banten hadir dalam acara ini, diantaranya Kanwil DJKN Banten, Kanwil DJP Banten, Kanwil DJPB Banten, Kanwil DJBC Banten PKN STAN, KPPBC Soekarno Hatta, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan serta Direktorat PKKN DJKN.

Dari hasil pemaparan Kanwil DJKN Banten didapatkan informasi bahwa terdapat 27 satuan kerja Kementerian Keuangan di Banten yang menggunakan 229 Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan/Gedung (tanah 74 bidang dan bangunan 155 buah). Dari hasil perhitungan SBSK yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, nilai rata-rata Tingkat kesesuaian pada satuan kerja Kementerian Keuangan Banten sebesar 79,34%.

Nilai tersebut menggambarkan bahwa baik tanah atau bangungan Gedung belum digunakan secara maksimal dari kapasitasnya aslinya. Hal ini perlu mendapatkan catatan sendiri dikarenakan disaat yang sama ada permohonan penyediaan lahan untuk kantor, gudang dan rumah negara dari satuan kerja tersebut.

Bila dibandingkan dengan Kementerian Lembaga lain yang bisa mencapai angka 100%, Kanwil DJKN Banten mengharapkan seluruh satuan kerja membuat perencanaan untuk memaksimalkan luas tanah bangunan yang ada.  Optimalisasi tersebut dapat dengan mekanisme pemanfaatan atau dijadikan solusi atas kebutuhan lahan dan bangunan dari satuan kerja yang lain.

Permintaan Satuan Kerja Kementerian Keuangan dari aset yang dikuasi pengelola barang yakni DJKN, namun diharapkan ini menjadi langkah terakhir setelah upaya optimalisasi aset tanah dan bangunan yang ada telah dilaksanakan.

Selain dari perhitungan SBSK, pemantauan BMN Idle yang dilakukan Kanwil DJKN Banten dan KPKNL dibawahnya didapatkan data bahwa 21 BMN berupa tanah dan bangunan/Gedung pada Kementerian Keuangan  Banten terindikasi Idle. Kanwil DJKN Banten meminta para pimpinan untuk segera menyusun rencana optimalisasi aset idle tersebut.

Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Edy Gunawan, meminta satuan kerja Kementerian Keuangan di Banten saling berkoordinasi agar usulan pengadaan lahan untuk kantor, gudang dan rumah negara dapat dipenuhi dari BMN idle atau dari BMN yang belum optimal digunakan satuan kerja lainnya. Opsi pengadaan lahan diharapkan menjadi opsi terakhir mengingat prosesnya panjang dan rumit.

Direktur PKKN, Encep Sudarwan, menutup diskusi ini dengan kembali memberikan gambaran utuh tentang Barang Milik Negara dan bagaimana cara yang tepat untuk penggunaan dan pengelolaanya. Hal ini diharapkan dapat dipahami sampai dilevel pimpinan sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan strategis terkait BMN.