Kinerja Memuaskan APBN di Banten Tahun Anggaran 2023

Dalam menghadapi situasi yang penuh risiko akibat fluktuasi kondisi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 memegang peran krusial sebagai Shock Absorber untuk merespons dampak dari ketidakstabilan ekonomi global. Kinerja yang tangguh dari  APBN  tahun  2023,  didukung  oleh  pertumbuhan ekonomi  yang  terus  meningkat,  akan menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan pembangunan pada tahun 2024.

Peran strategis APBN di Banten dalam mendukung perekonomian Banten Tahun 2023 disampaikan oleh para pimpinan kantor wilayah Kemenkeu di Banten, antara lain Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten, Sugiyarto; Kepala Kanwil DJP Provinsi Banten, Cucu Supriyatna; Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, dan Kepala Kanwil DJKN Provinsi Banten, Djanurindro Wibowo pada konferensi pers APBN Kita Provinsi Banten yang diadakan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Tangerang, pada tanggal 29 Januari 2023.

Berkat upaya keras APBN, pertumbuhan ekonomi Banten di tahun 2023 (Q1-Q3) mencapai

4,80Persen,  sementara tingkat  inflasi  berhasil  dijaga  dan  terkendali, mengalami  tren  penurunan sepanjang tahun. Akselerasi belanja negara menjadi manifestasi dukungan penuh APBN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga.

Kinerja Memuaskan Belanja Negara di Banten Tahun 2023

Kepala  Kanwil  DJPb  Provinsi  Banten  Sugiyarto  menyampaikan realisasi  belanja  negara  di Provinsi Banten tahun 2023 mencapai 98,82Persen dari pagu anggaran. Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi belanja negara tahun 2022, yang hanya 97,81Persen dari pagu. Dari total realisasi belanja negara sebesar 27,15 triliun rupiah, sebagian besar berasal dari transfer ke daerah, yaitu sebesar 17,36 triliun rupiah. Sisanya, sebesar 9,79 triliun rupiah, berasal dari belanja pemerintah pusat.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  belanja  negara  di  Banten  tahun  2023 mengalami peningkatan yang signifikan.

Belanja pemerintah pusat di Banten tahun 2023 terdiri dari empat jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Semua jenis belanja ini mengalami pertumbuhan positif, kecuali belanja barang yang mengalami kontraksi. Hal ini disebabkan oleh  peralihan  status  Universitas  Terbuka  dari  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN) menjadi  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum  (PTN-BH).  Akibatnya,  belanja  barang Universitas Terbuka tidak lagi masuk dalam belanja pemerintah pusat.

Transfer ke daerah di Banten tahun 2023 terdiri dari beberapa jenis, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Semua jenis transfer ke daerah ini mengalami pertumbuhan positif, baik dari segi realisasi maupun persentase terhadap pagu. DAU merupakan jenis transfer ke daerah yang paling besar, yaitu sebesar 8,35 triliun rupiah, yang terealisasi 100Persen dari pagu. DBH merupakan jenis transfer ke daerah yang paling tinggi pertumbuhannya, yaitu sebesar 14,28Persen dari tahun 2022. DAK Non Fisik merupakan jenis transfer ke daerah yang paling besar setelah DAU, yaitu sebesar 4,35 triliun rupiah. DAK Fisik merupakan jenis transfer ke daerah yang paling rendah realisasinya, yaitu hanya 93,86Persen dari pagu. Insentif Fiskal dan Dana Desa merupakan jenis transfer ke daerah yang paling kecil, tetapi tetap mengalami pertumbuhan positif.

Belanja negara di wilayah Banten digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa contoh program dan kegiatan tersebut adalah peningkatan kapasitas jalan nasional, pendidikan transportasi, peningkatan kualitas perguruan tinggi, akses rumah layak huni, persiapan pemilu, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana, bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan lain-lain. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, pelayanan, dan pembangunan di wilayah Banten.

Salah satu proyek strategis nasional yang diselesaikan di Banten tahun 2023 adalah pengaman pantai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sepanjang 13,8 km. Proyek ini akan melindungi kawasan wisata dari abrasi dan erosi pantai, serta menjadi spot wisata dan sarana olahraga baru di sekitar KEK Tanjung Lesung. Proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, baik  domestik maupun mancanegara, ke  wilayah Banten. Selain itu, bendungan Karian juga merupakan proyek strategis nasional lainnya yang diselesaikan tahun 2023 dan diresmikan awal tahun 2024. Bendungan Karian akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan sebagian kecil di Jawa Barat, terutama untuk irigasi dan air baku.

Capaian Luar Biasa Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat di Banten pada Tahun 2023

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Banten (Kanwil DJP Banten) mengumumkan capaian realisasi penerimaan pajak di wilayah Provinsi Banten periode Januari- Desember tahun 2023. Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp70,870T atau tercapai 103,78Persen dari target penerimaan Kantor Wilayah DJP Banten. Penerimaan Kanwil DJP Banten tumbuh 6,45Persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Berikutnya dilihat dari penerimaan per kelompok jenis pajak sampai dengan Desember tahun 2023, adalah sebagai berikut: PPh nonmigas terealisasi Rp31,46T tumbuh 4,42Persen, PPN dan PPNBM Rp39,08T tumbuh 8,92Persen, PBB terealisasi Rp19,82M mengalami penurunan -34,27Persen, dan Jenis Pajak Lainnya terealisasi Rp303,76M turun -12,65Persen. Mayoritas jenis pajak mengalami pertumbuhan positif yang baik pada periode tahun 2023 dan secara kumulatif pertumbuhan penerimaan pajak Kanwil DJP Banten positif di angka 6,45Persen.

Kinerja Jenis Pajak Dominan yang ada di Kanwil DJP Banten, yaitu PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPh Pasal 21, PPh Badan, PPh Final, dan PPh 22 Impor, Jenis Pajak PPN Dalam Negeri mengalami  pertumbuhan positif  27,83Persen,  disusul  PPh  21  tumbuh  13,27Persen,  dan  PPh  badan tumbuh 12,55Persen. Sedangkan Jenis Pajak PPN Impor dan PPh 22 Impor mengalami penurunan selama 2023 masing-masing sebesar -10,24Persen dan -1,55Persen, diduga disebabkan oleh penurunan volume atau kegiatan impor yang dilakukan oleh WP Kanwil DJP Banten.

Dari sisi wilayah kerja kantor pelayanan pajak (KPP) yang ada di Lingkungan Kanwil DJP Banten, seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten telah berkinerja dengan baik, mencapai target penerimaan 100Persen lebih. Seluruh unit kerja juga mengalami pertumbuhan positif yang baik.  Capaian tertinggi dicapai oleh KPP Pratama Pandeglang sebesar 110,81Persen dan mengalami pertumbuhan 4,60Persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi dialami oleh KPP Pratama Cilegon dengan pertumbuhan penerimaan 20,41Persen dibanding tahun sebelumnya.

Salah satu faktor yang mendukung kinerja penerimaan pajak di Banten adalah pertumbuhan sektor  pengangkutan  dan  pergudangan  yang  mencapai  34,49Persen.  Sektor  ini  memberikan kontribusi sebesar 3,79Persen dari total penerimaan pajak di Banten. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh peningkatan aktivitas sektor perdagangan yang juga mengalami pertumbuhan positif yang baik di beberapa kabupaten/kota di Banten.

Walaupun sektor Pengangkutan dan Pergudangan tumbuh paling tinggi, sektor Perdagangan Besar  dan  sektor  Industri  Pengolahan  masih  menjadi  Leading  Sector  yang  memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak Banten yaitu masing-masing sebesar 19,65Persen dan 18,76Persen. Penerimaan perpajakan sektor Perdagangan Besar tumbuh 5,56Persen, sedangkan sektor Industri Pengolahan tumbuh 6,66Persen. Secara keseluruhan, delapan sektor dominan yang ada di Kanwil  DJP  Banten  memberikan kontribusi sebesar 54,43Persen dari  total  penerimaan pajak  di wilayah Banten. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinis Banten, Bapak Cucu Supriatna menyampaikan, "Kami sangat mengapresiasi kinerja seluruh sektor dominan khususnya sektor Perdagangan Besar dan Industri Pengolahan yang telah memberikan sumbangan signifikan, juga seluruh sektor yang telah berkinerja positif dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak di wilayah kami. Kami berharap keseluruhan sektor yang menjadi roda penggerak perekonomian di Banten dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Banten".

Kinerja Positif Kepabeanan dan Cukai di Banten Tahun 2023

Kepala KPU Bea Cukai Soekarno Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, menyampaikan kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai di wilayah Banten pada tahun 2023. Penerimaan mencapai 13,43 triliun rupiah, atau 94,12Persen dari target 14,27 triliun rupiah, dengan pertumbuhan 4,58Persen dibandingkan tahun 2022.

Penerimaan terdiri dari bea masuk (10,4 triliun rupiah, tumbuh 1,06Persen, kontribusi 78,00Persen), cukai (2,9 triliun rupiah, tumbuh 22,62Persen, kontribusi 21,95Persen), dan bea keluar (6 miliar rupiah, turun 91,66Persen, kontribusi 0,04Persen). Bea masuk dipengaruhi oleh impor barang konsumsi dan bahan baku industri,  cukai  dipengaruhi oleh  industri  rokok  elektrik,  tarif  cukai  hasil  tembakau, produksi minuman beralkohol, dan pengawasan cukai, dan bea keluar dipengaruhi oleh produksi dan harga kelapa sawit.

Neraca perdagangan di  wilayah Banten  pada  Desember 2023  menguat 12Persen  dibandingkan Desember 2022, yaitu USD  -2,28 miliar.  Hal  ini  disebabkan oleh penurunan impor minyak mentah, logam mulia, dan kendaraan udara, yang lebih besar daripada penurunan ekspor HRC, kapal, dan besi baja.

Namun, dibandingkan November 2023, neraca perdagangan pada Desember 2023 menurun 15Persen, yaitu USD -3,13 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan ekspor barang cetakan dan perhiasan, dan peningkatan impor peranti lunak dan logam mulia.  Bea Cukai juga memberikan insentif fiskal untuk dunia usaha di Provinsi Banten berupa fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dengan nilai pembebasan sebesar Rp 535,08 miliar dan nilai pengembalian sebesar Rp59,4 miliar pada periode Januari sampai dengan Desember 2023.

Pengelolaan Aset Pemerintan Pusat di Banten Tahun 2023 berkinerja baik.

Selanjutnya Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten, Djanurindro Wibowo, menyampaikan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten pada tahun 2023. Menurut Djanurindro, pengelolaan aset negara di wilayah Banten meliputi beberapa aspek, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang, Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN), dan Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Seluruh aspek tersebut menunjukkan kinerja yang baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

PNBP Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang sampai dengan Desember 2023 tercapai sejumlah 86,50 miliar rupiah, atau 123,57Persen dari target 70 miliar rupiah. Angka ini mengalami pertumbuhan negatif sebesar -7Persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 yang mencapai 93,05 miliar rupiah. PNBP Kekayaan Negara terdiri dari PNBP Pengelolaan Aset sebesar 39,11 miliar rupiah (161,23Persen dari target), PNBP Lelang sebesar 46,83 miliar rupiah (117,50Persen dari target), dan PNBP Piutang Negara sebesar 561,42 juta rupiah (463,22Persen dari target).

PNBP Pengelolaan Aset berasal dari pengelolaan BMN, seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan lain-lain. PNBP Lelang berasal dari lelang barang-barang milik negara, seperti hak tanggungan, harta pailit, rampasan, dan BMN. PNBP Piutang Negara berasal dari penagihan piutang negara, seperti piutang pajak, piutang bea dan cukai, piutang perdata, dan lain-lain.

Sertifikasi BMN sampai dengan Desember 2023 sebanyak 836 NUP, dengan capaian 128,22Persen dari  target  652  NUP.  Capaian  sertifikasi  BMN  mengalami  pertumbuhan  yang  pesat  yaitu sebanyak 150Persen dari capaian tahun 2022 yang sebanyak 334 NUP. Sertifikasi BMN merupakan proses pemberian bukti kepemilikan negara atas BMN, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain.

Pembiayaan PSN dari LMAN di Provinsi Banten sampai dengan Desember 2023 sebesar 527,83 miliar rupiah, atau 100Persen dari target 527,83 miliar rupiah. Secara kumulatif, realisasi pembiayaan PSN di Provinsi Banten sejak tahun 2017 sampai dengan Desember 2023 sejumlah 15,93 triliun rupiah.

Harapan untuk Tahun Anggaran 2024

Kontribusi  APBN  pada  Tahun  2024  ini  diharapkan  dapat  terus  menjaga  kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Banten. Dukungan fiskal baik yang berasal dari APBN terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.