Pemerintah akan menawarkan aset-aset negara yang ada di Jakarta untuk dikelola oleh pihak swasta pada saat ibukota negara nanti sudah resmi pindah ke Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Bambang PS. Brodjonegoro mengatakan berdasarkan penghitungan Kementerian Keuangan, revaluasi aset negara di Jakarta saat ini mencapai Rp1.123 triliun. Bambang PS. Brodjonegoro menyampaikan bahwa separuh aset tersebut di atas dengan nilai sekitar Rp. 660 triliun yang dapat dikerjasamakan dengan swasta. Potensi penerimaan yang diperoleh dari kerja sama tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bambang PS. Brodjonegoro menyebutkan ada beberapa opsi kerja sama pemanfaatan aset negara atau BMN yang bisa dilakukan dengan swasta. Namun opsi yang dianggap paling menarik untuk swasta antara lain bangun guna serah atau build operate tranfer (BOT) dengan waktu maksimal 30 (tiga puluh) tahun dan opsi kerjasama pemanfaatan (KSP) dengan waktu 30 (tiga puluh), dan 50(lima puluh) tahun untuk infrastruktur sesuai aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara. 

Marketing Director Paramount Land Alvin Andronicus mengatakan pihaknya menyambut baik tawaran kerja sama pemerintah untuk pemanfaatan aset negara atau barang milik negara di Jakarta yang akan ditinggalkan setelah pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. “Tentu saja kami berminat dengan tawaran kerja sama tersebut, apalagi pemerintah yang membuka diri (kerja sama dengan swasta),” ujar Marketing Director Paramount Land Alvin Andronicus kepada Bisnis,Minggu (29/9).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Property Hendro S. Gondokusumo sebelumnya juga mengatakan bahwa kerja sama pemerintah untuk pembangunan ibu kota baru dan pemanfaatan aset negara yang ada di Jakarta cukup menarik bagi swasta.

Konsultan properti Cushman dan Wakefield dalam laporannya terkait Pemindahan Ibu Kota Indoensia menyebutkan bahwa dampak relokasi ibu kota, para pemilik gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, serta hotel yang berdekatan dengan gedung-gedung pemerintahan sekarang akan mengalami penurunan permintaan, bahkan berpotensi mempengaruhi harga sewa, dan nilai kapitalisasi.

(Diambil dari Media Cetak Bisnis Indonesia 01/10/2019)