Mataram - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Teggara (Kanwil DJKN Balil Nusra) mengadakan rapat monitoring dan evaluasi sertifikasi BMN berupa tanah  dengan jajaran Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (28/9). Rapat di ruang rapat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram, bertujuan untuk monitoring sekaligus mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi tanah BMN tahun 2015. Hadir dalam rapat tersebut para Pejabat yang mewakili Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan Pulau Lombok.

Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra Etto Sunaryanto dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh progres sertifikasi tanah BMN. Jumlah sertifikasi yang ditargetkan sesungguhnya tidaklah terlampau banyak untuk ukuran kinerja Kantor Pertanahan, untuk Kanwil BPN NTB hanya 151, namun kinerja tetap perlu dievaluasi. Etto memberi contoh ketika bulan lalu menghadiri undangan di Kantor Gubernur Bali merasa kaget mendengar pidato Gubernur Bali yang mengatakan bahwa Kantor Pertanahan dapat menyelesaikan sertifikat tanah sebanyak 11.000 dalam beberapa bulan. ”Dalam benak saya target sebanyak 151 sertifikat adalah jumlah yang kecil mestinya sudah selesai, kalaupun ada masalah harus dicari saat ini solusinya karena sekarang sudah bulan September dan penyelesaian sertifikasi tanah BMN tahun 2015 harus jadi prioritas,” demikian Etto Sunaryanto seakan-akan menagih penuntasan sertifikat dari jajaran Kantor Pertanahan.

Iman Sunaryo dan Supriyadi yang mewakili Kepala Kanwil BPN yang berhalangan hadir mengatakan bahwa kalau menyimak data progres sertifikasi tanah BMN di Provinsi NTB memang tergolong rendah. Di BPN Lombok Tengah misalnya dari target 13 baru selesai 4. Sebabnya antara lain karena ada  permasalahan seperti kesanggupan dan kesungguhan satker yang mengajukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan masih rendah, tanah yang sudah diajukan sertifikasi  oleh instansi lain (Pemda dan terdapat pengajuan kembali tanah yang  sudah terbit sertifik, sehingga sampai dengan  bulan September tahun ini BPN masih mengalami beberapa hambatan dalam proses sertifikasi.

Setelah berlangsung diskusi,  menjelang rapat ditutup Etto Sunaryanto menegaskan bahwa dengan terungkapnya beberapa permasalahan dalam rapat monitoring dan evaluasi ini merupakan evaluasi dan koreksi bagi semua pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi BMN. Hal ini termasuk Kepala Seksi PKN di KPKNL Mataram dan Bima yang harus berperan lebih aktif  untuk memenuhi target yang ditetapkan tahun 2015. (penulis/foto: Subadra)