Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara (Kanwil DJKN Bali Nusra) merupakan salah satu instansi vertikal Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 jo. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 Nopember 2012. Kanwil DJKN Bali Nusra berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam mengelola aset negara di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Visi dan Misi

Visi

“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kanwil DJKN Bali Nusra mempunyai misi:

1.      Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.

2.      Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.

3.      Meningkatkan tata kelola dan nilai  tambah pengelolaan investasi pemerintah

4.      Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar  dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

5.      Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

6.      Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Tugas dan Fungsi

Tugas

“melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.”

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kanwil DJKN Bali Nusra mempunyai fungsi:

a.    pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;

b.    pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;

c.    pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;

d.    pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;

e.    pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;

f.     pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;

g.    pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;

h.    pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;

i.      pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;

j.      pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;

k.    pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan

l.     pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.