Denpasar - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara (Kanwil DJKN Bali Nusra) menyambut gema tahun kehumasan yang digaungkan oleh Kantor Pusat DJKN. Kamis, 20 Februari 2014 bertempat di aula Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dilaksanakan Rapat Kerja Terbatas Internal yang diikuti seluruh KPKNL dalam wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusra dengan fokus materi Efektifitas Kehumasan, disisipkan juga pembahasan Progres Pengembalian BKPN dan Progress Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN).

Mars DJKN berkumandang dalam perpaduan iringan musik dan suara peserta Rakertas Internal DJKN Bali dan Nusra, cukup menggugah rasa cinta dan bangga kepada Institusi DJKN dalam mengawali rangkaian kegiatan tersebut. Selanjutnya, acara di buka oleh Etto Sunaryanto, selaku Kakanwil DJKN Bali Nusra. Pada kesempatan pertama, materi efektifitas kehumasan dipaparkan I Wayan Subadra selaku Kabid Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (KIHI). Masyarakat belakangan ini semakin kritis, menuntut pemerintah bekerja secara transparan, professional dan akuntabel sehingga hal tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah agar mengarah kepada paradigma baru humas pemerintah dengan harapan menjadi transparan, reponsif, rajin mencari dan berbagi informasi, menyediakan informasi dengan cepat dan akurat, bekerja dalam waktu yang fleksibel, siap hadir memberikan informasi saat peristiwa penting/ krisis.

Dasar hukum Kehumasan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi No.30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Wayan menuturkan kondisi humas pemerintah saat ini yang dikutip dari Prof Mahfud MD yaitu cenderung lamban, sangat birokratis, tidak responsif, tidak media friendly, hilang saat dibutuhkan, tidak fleksibel, info tidak akurat, tertutup, lebih sibuk dengan administrasi dan protokoler. Perlu ada gebrakan, melalui pendekatan-pendekatan untuk sebuah perubahan dalam tubuh humas pemerintah antara lain manipulatif, kuratif, preventif, promitif dan edukatif.

Kehumasan DJKN sebagai salah satu unsur humas pemerintah memiliki peran penting, antara lain melakukan riset terhadap pendapat, sikap dan harapan masyarakat terhadap layanan DJKN, menciptakan dan membina komunikasi dua arah, mencegah konflik dengan stakeholders, memasyarakatkan produk atau layanan, serta menciptakan jati diri institusi DJKN. Dalam melaksanakan peran tersebut kegiatan promotif dengan mendorong dan memotivasi stakeholders agar menggunakan layanan DJKN dapat dilakukan dengan membuat profile company yang disiarkan melalui radio atau televisi dan membuat tulisan/artikel DJKN di koran. Pendekatan edukatif juga dirasa penting melalui Kunjungan DJKN dengan melakukan aktivitas goes to school yang mana Tim KIHI Kanwil Bali Nusra telah mengagendakan akan melakukan aktivitas tersebut pada SMUN 1 Singaraja dan SMUN 3 Denpasar dalam waktu dekat ini.

Selanjutnya, Etto Sunaryanto menanggapi materi dimaksud, dan memberikan arahan agar Bidang KIHI selaku pelaku fungsi kehumasan DJKN serta seluruh KPKNL untuk melakukan pendekatan kepada Pemerintah Daerah, kampus atau sekolah dalam wilayah kerja masing-masing untuk melakukan promosi dan edukasi sehingga memaksimalkan fungsi layanan DJKN kepada stakeholders. “Sebagai contoh Pemda dapat kita arahkan untuk melakukan lelang Barang Milik Daerah (BMD) melalui DJKN, dinas- dinas pada Pemda dapat diarahkan untuk menyerahkan pengurusan piutang yang macet, atau sampaikan juga agar pemda memakai jasa penilai kita dalam menilai aset daerah, karena seringkali Pemda harus memakai jasa penilai swasta dengan mengaluarkan biaya yang cukup besar, sedangkan melalui DJKN tidak perlu. Serta hal-hal lain terkait tupoksi DJKN yang dapat diberikan sebagai layanan kepada pihak Pemda sebagai salah satu stakeholders kita” ujar Etto Sunaryanto.

Acara dilanjutkan penyampaian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, serta permasalahan terkait kehumasan oleh masing-masing KPKNL. Pada kesempatan yang sama berlangsung juga penyampaian progres penyerahan BKPN oleh Kabid PN dan progres Sertipikasi BMN oleh kabid PKN sebagai sebuah informasi yang dapat diketahui, dibahas dan rekonsiliasi dengan KPKNL yang hadir selaku pelaksana operasional dilapangan. Sehingga acara efektifitas kehumasan yang disisipkan 2 agenda materi tersebut menjadi paket acara yang lengkap, dengan sekali mengayuh tercapai beberapa sasaran sekaligus. (Tim KIHI)