Denpasar (26/09/2023) - Kemenkeu One Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar dan PT. Penjaminan Infastruktur Indonesia (PT.PII) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema, “KPBU: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Untuk Membangun Negeri" mulai Pukul 09.00 s.d. 12.00 WITA. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kanwil DJKN Balinusra ini  dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) di Aula A Gedung Keuangan Negara I Denpasar, dan melalui media zoom serta live streaming youtube Kemenkeu Satu Bali. Hadir secara luring dalam kegiatan ini antara lain Kepala Kanwil DJKN Balinusra, Sudarsono, Sekda kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, Kepala Perwakilan Kemenkeu Bali, Teguh Dwi Nugroho, para pimpinan OPD beserta jajaran yang mewakili pemerintah daerah, , serta para pejabat dan undangan lainnya.

        Dalam kesempatan membuka acara, Kepala Perwakilan Kemenkeu Bali menyampaikan bahwa peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola fiskal dalam meningkatkan perekonomian di daerah, salah satunya melalui implementasi Regional Chief Economist (RCE).Selain itu, menurut Kepala Perwakilan Kemenkeu Bali, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan RCE di daerah memerlukan kerjasama dan sinergi seluruh unit Kemenkeu di pusat dan di daerah, termasuk di dalamnya adalah peran Special Mission Vehicle (SMV), yaitu BUMN/Lembaga di lingkup Kemenkeu yang diberikan mandat khusus untuk mengakselerasi pembangunan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Walikota Denpasar, yang dibacakan oleh Sekda Kota Denpasar mengungkapkan creative financing melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. “Saat ini Pemerintah Kota Denpasar tengah melakukan 3 (tiga) proyek infrastruktur dengan menggunakan skema KPBU, antara lain pertama KPBU Pengembangan dan Revitalisasi Alat Penerangan Jalan, kedua KPBU Pengembangan Sistem Air Minum, dan ketiga Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya,” ujarnya. Sambutan dilanjutkan oleh Kepala Kanwil DJKN Balinusra, Sudarsono. Dalam sambutannya Sudarsono menyatakan KPBU merupakan alternatif pembiayaan non-APBN/APBD dan pemerintah melalui Perpres 38/2015 beserta seluruh peraturan turunannya telah membuat kebijakan untuk dapat menarik minat badan usaha untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

        Dalam kegiatan FGD ini dimoderatori oleh Kabid PKN Desak Putu Jeny dengan dihadiri oleh para narasumber sebagai berikut: Brahmantio Isdijoso, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan RI, Sri Bagus Guritno, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas RI,Andre Permana, Direktur Bisnis PT PII, dan I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, Kepala Bappeda kota Denpasar. Diharapkan melalui penyelenggaraan Kegiatan FGD ini, akan tercipta pemikiran yang inovatif dari seluruh pemangku kepentingan sehingga semakin banyak daerah yang menggunakan alternatif pembiayaan KPBU. Infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur demi pemenuhan kebutuhan publik, terutama pada keterbatasan anggaran dalam pembangunan diantaranya biaya persiapan, biaya pembangunan, pemeliharaan, dan mekanisme operasionalnya.Kegiatan ini ditutup dengan Sosialisasi Anti Korupsi guna penguatan integritas yang dipaparkan oleh Kabid PKN, Desak Putu Jeny. (Tim Kemenkeu Satu Bali)