Jakarta, 12 September 2023 – Setelah melalui serangkaian pembahasan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN
TA 2022 (P2 APBN TA 2022) akhirnya
mendapatkan persetujuan DPR untuk disahkan
menjadi UU P2 APBN TA 2022 dalam sidang Paripurna DPR RI,
Selasa (12/09). Pemerintah, yang diwakili
oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengapresiasi dukungan dan kerja
sama DPR selama proses pembahasan RUU tersebut.
Pada tahun 2022, terdapat berbagai tantangan global yang
sangat kompleks meliputi pemulihan
perekonomian akibat pandemi Covid-19, persaingan geopolitik, dan
perang di Ukraina. Namun, di tengah seluruh kondisi tersebut, Indonesia mampu
menjaga pemulihan ekonomi secara efektif, khususnya melalui program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN TA 2022. Tahun 2022 diakhiri dengan perbaikan
di sejumlah indikator perkonomian dan kesejahteraan, seperti pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,3% (y-o-y), atau di atas target pertumbuhan APBN 5,2%,
penurunan tingkat kemiskinan dari 9,71% menjadi 9,57%, dan penurunan tingkat
pengangguran terbuka 5,86% menjadi 5,49%. Laju pemulihan ekonomi yang sangat
cepat mampu mendongkrak GNI per capita Indonesia ke angka
4.580 dollar AS, sehingga menjadikan Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke
dalam kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas (upper-middle income
country).
Pertanggungjawaban APBN TA 2022 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 berhasil mendapatkan opini “WTP” atau Wajar
Tanpa Pengecualian. Opini WTP ini merupakan capaian Opini WTP ketujuh kali
berturut-turut sejak LKPP Tahun 2016. Pemerintah berkomitmen untuk
menindaklanjuti rekomendasi DPR dan rekomendasi BPK dalam rangka peningkatan
kualitas pengelolaan keuangan negara. “Kami meyakini bahwa rekomendasi DPR dan
BPK akan bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan dan kehandalan APBN, dan akan
makin menyempurnakan kinerja APBN sebagai instrumen yang strategis dan
diandalkan di dalam mencapai tujuan bernegara,” ungkap Menkeu dalam pidatonya
di Sidang Paripurna DPR RI.
Menkeu menutup dengan memberikan
apresiasi kepada pimpinan dan
seluruh anggota DPR RI yang telah memberikan dukungan dan masukan konstruktif
kepada Pemerintah, dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan
efektivitas pengelolaan keuangan negara. “Pemerintah berharap kerjasama yang baik dapat terus
dipelihara dan
ditingkatkan, sehingga APBN dan keuangan negara terus menjadi pondasi dan sekaligus instrumen untuk
menciptakan kemakmuran yang berkeadilan,” tutup Menkeu.
***
Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan
Informasi
Kementerian Keuangan