New Delhi, 10 September 2023 - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menghadiri perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di bawah Presidensi India mendampingi Presiden RI bersama dengan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 9-10 September 2023 di New Delhi India membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini.

Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen kesepakatan para pemimpin G20, yaitu Leaders’ Declaration, yang meliputi berbagai isu dari Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa. Beberapa kesepakatan penting dari Jalur Keuangan menegaskan kembali komitmen para pemimpin G20 akan perlunya kebijakan moneter, fiskal, keuangan, dan struktural yang terkalibrasi dengan baik guna mendorong pertumbuhan, mengurangi kesenjangan, mendukung pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan perubahan iklim, serta menjaga makroekonomi dan stabilitas keuangan.

Dari sisi kolaborasi Keuangan dan Kesehatan, para pemimpin G20 berkomitmen untuk memperkuat arsitektur kesehatan global untuk melakukan pencegahan, kesiapsiagaan dan respons (Prevention, Preparedness and Response/PPR) pandemi melalui peningkatan kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan di bawah Satuan Tugas Gabungan Keuangan dan Kesehatan (Joint Finance and Health Task Force/JFHTF), dimana Indonesia dan Italia berperan sebagai Co-Chairs. Para pemimpin G20 menyambut baik suksesnya alokasi pendanaan atas proposal putaran pertama oleh Dana Pandemi, dan menantikan putaran kedua akhir tahun 2023. 

Dana Pandemi, yang diinisiasi dan diluncurkan saat Presidensi G20 Indonesia, saat ini telah berhasil memobilisasi pendanaan sejumlah hampir USD 2 Miliar dari kebutuhan pembiayaan USD 10 Miliar per tahun untuk lima tahun ke depan. Hal ini memerlukan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan agar siap dalam menghadapi pandemi berikutnya. Dengan dukungan pembiayaan yang semakin besar, maka semakin besar kesempatan yang dapat diperoleh Indonesia untuk mengakses Dana Pandemi dalam rangka membiayai reformasi kesehatan domestik.

Dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan global, antara lain perubahan iklim, energi transisi, pendidikan dan kesehatan. Hal ini membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar terrmasuk dari Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs). Untuk itu, para pemimpin G20 menyerukan kepada MDBs untuk melakukan upaya komprehensif guna meningkatkan kapasitas keuangan mereka agar memaksimalkan dukungan dalam mengatasi berbagai tantangan global. 

Indonesia mendukung setiap upaya MDBs untuk meningkatkan kapasitas pendanaannya sejalan dengan kepentingan Indonesia. Reformasi MDBs harus mengakomodir kepentingan negara-negara anggotanya. Kapasitas pendanaan MDBs yang lebih besar akan bermanfaat bagi Indonesia dalam rangka mengakses pendanaan yang lebih banyak untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dalam negeri.

Terkait pembiayaan perubahan iklim, para pemimpin G20 mengingatkan kembali perlunya realisasi dari komitmen yang dibuat oleh negara-negara maju terhadap tujuan memobilisasi bersama pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar per tahun pada tahun 2020 hingga tahun 2025, guna memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang. Indonesia akan terus mendorong dan menggalang dukungan untuk kegiatan transisi sejalan dengan keadaan di masing-masing negara, sebagai tindak lanjut Presidensi G20 Indonesia. 

Presidensi G20 Indonesia berhasil menginisiasi skema pembiayaan campuran (Blended Finance), yaitu Platform Negara Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism Country Platform),  Global Blended Finance Alliance (GBFA), dan Just Energy Transition Partnerships (JETP).

"Sinergi Pemerintah dan Swasta akan jadi game changer. Tahun lalu di Bali, Indonesia telah inisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance. Skema Just Energy Transition Partnership (JETP) harus diperluas dan diperbesar.", pungkas Presiden Joko Widodo.


Pengumpulan pembiayaan untuk pendanaan transisi selama ini belum pernah berhasil, dan belum terdapat ekosistem transisi dunia. Indonesia berkepentingan besar atas terbentuknya ekosistem transisi dunia dalam rangka menyediakan pembiayaan yang cukup untuk mendukung Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan menuju pembangunan rendah karbon.

Selain itu, perpajakan internasional juga menjadi salah satu butir kesepakatan utama dalam pertemuan kali ini. Para pemimpin G20 menegaskan kembali komitmen untuk menerapkan paket pajak internasional Dua Pilar dalam waktu dekat. Indonesia juga menekankan bahwa implementasi Dua Pilar secara bersamaan sangat penting dalam memberikan jaminan terhadap keadilan dan hak pemajakan antar negara. Di samping itu, transparansi pajak secara global harus lebih ditingkatkan.

"Kesetaraan dapat diwujudkan dengan keadilan dalam reformasi dan transparansi global termasuk soal sistem perpajakan internasional dengan pemenuhan akan hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang.", tambah Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, dalam rangkaian pertemuan kali ini, Menteri Keuangan juga mendampingi Presiden RI dalam beberapa pertemuan bilateral dengan Kepala Negara anggota G20, antara lain Belanda, Komisi Eropa, dan Perancis. Pertemuan bilateral dengan berbagai negara tersebut utamanya membahas penguatan kerja sama dengan Indonesia antara lain terkait transisi energi, investasi perdagangan, serta dukungan atas rencana aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

***

Narahubung
Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian KeuanganSiaran Pers: Kinerja Positif APBN 2022 Jadi Modal Kuat Hadapi Tahun 2023