Denpasar  (6/2) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) terus berupaya mempercepat proses sertifikasi Barang Milik Negara (BMN), salah satunya dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Program Sertifikasi BMN Tahun 2020.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah DJKN Balinusra, Khosim, membuka Rapat Koordinasi yang dihadiri Kepala Kanwil Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Bali, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Perwakilan Direktorat BMN, Para Kepala KPKNL dilingkungan Kanwil DJKN Balinusra, Para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Bali, NTB, dan NTT, serta Satuan Kerja (Satker) pemilik target sertifikasi di Aula Hotel Mercure Sanur, Denpasar, Bali.

Mengawali sambutannya, Khosim menyampaikan tahun 2020 Kanwil DJKN Balinusra telah memperoleh breakdown target sertifikasi tanah BMN dengan rincian Provinsi Bali sebanyak 199 bidang tanah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 564 bidang tanah, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 340 bidang tanah.

Program Sertifikasi BMN sendiri telah berlangsung sejak tahun 2013 yang bertujuan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012, 2013, dan 2014. Dalam laporan tersebut, BPK meminta agar semua Kementerian Negara/Lembaga segera melakukan pensertifikatan BMN berupa tanah yang ada dalam penguasaan/penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna pengamanan BMN serta menjamin kepastian hukum atas kepemilikan BMN berupa tanah.

“Kesuksesan pelaksanaan program sertifikasi BMN sangat tergantung pada sinergi dan komunikasi yang kita bangun dan telah berjalan selama ini.” Tegasnya dihadapan para peserta. Selanjutnya, dalam kesempatan yang sama, ia juga berpesan dan menghimbau agar Satker segera mengajukan permohonan atas bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan menjadi target sertifikasi. “Apabila menemui kendala dan permasalahan mohon dapat segera berkonsultasi dengan KPKNL terdekat. Seluruh jajaran DJKN akan selalu siap membantu.” Pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelesaian sertifikasi BMN. Komitmen DJKN, BPN, dan K/L pemilik target sertifikasi juga dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Plt Kakanwil DJKN  Balinusra, Kakanwil BPN Provinsi Bali, Kakanwil BPN Provinsi NTB, Kakanwil BPN Provinsi NTT, Para Kepala KPKNL dilingkungan Kanwil DJKN Balinusra, Para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Bali, NTB, NTT, serta perwakilan Satker pemilik target. Penandatanganan komitmen bersama ini juga turut disaksikan oleh perwakilan dari Direktorat BMN yang hadir pada kegiatan tersebut.

Penandatangan Nota Kesepakatan ini sekaligus membuka Rapat Koordinasi Sertifikasi BMN yang diselenggarakan pada 6-7 Februari 2020 di Denpasar.(Penulis/Foto: Fos)