Sabang - Semilir angin laut Pulau Weh, mengiringi pembukaan Rapat Kerja Kedeputian Komersil dan Investasi Badan Pengelola Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS), pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, di Mata Ie Resort Sabang. Rapat menghadirkan narasumber dari Kemenko Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kemenko Perekonomian, Kanwil DJKN Aceh, dan DPMPTSP Aceh. Rapat kerja di buka oleh Deputi Komersil dan Investasi BPKS, Erwanto. Dalam sambutannya, Erwanto menyampaikan bahwa salah satu penyebab belum optimalnya peran BPKS sebagai motor penggerak ekonomi Aceh karena belum adanya platform koordinasi dan komunikasi yang robust yang dapat meng-inline-kan antara roadmap BPKS dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian teknis, misalnya terkait importasi gula atau produk lainnya ke wilayah Sabang. Oleh karena itu, Erwanto mengharapkan rapat kerja yang dilaksanakan selama 2 hari ini dapat merumuskan solusi-solusi kolaboratif dan konstruktif yang dapat segera diimplementasikan oleh BPKS, dengan bantuan masukan dan pandangan serta knowledge sharing dari narasumber-narasumber terkait.

Pada kesempatan pertama, narasumber dari Kemenko Marves, Ferry Akbar Pasaribu, memaparkan mengenai potensi Aceh yang sangat besar, khususnya Sabang perlu didukung oleh strategi kebijakan pengembangan kawasan yang tepat. Pengembangan di sektor pariwisata yang contohkan oleh Ferry adalah mengembangkan jejaring kerja dengan industri yacht tourism yang dinilai sangat potensial. Narasumber lainnya, Supartien Kumaladewi, Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko Perekonomian, menyampaikan pemaparan mengenai arah kebijakan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan insentif dan kemudahan yang dapat diperoleh investor dalam KPBPB.

Dalam kesempatan berikutnya, Kanwil DJKN Aceh yang diwakili oleh Agus Setiyo Pambudi, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyampaikan pemaparan mengenai siklus pengelolaan BMN dan skema-skema pemanfaatan BMN yang dapat dipilih oleh BPKS dalam mengoptimalkan BMN untuk menghasilkan PNBP bagi negara. Dalam paparannya Agus juga menyampaikan bahwa potensi BMN BPKS yang saat ini tercatat kurang lebih sebesar Rp3,9 triliun merupakan modal yang sangat baik bagi BPKS untuk dioptimalkan dan dikerjasamakan dengan para calon investor.

Selanjutnya, dalam diskusi pembahasan yang dipandu oleh Mahyar dari KOMPAK Aceh, dikemukakan pula pentingya roadmap kebijakan promosi dan market sounding yang selama ini dilakukan oleh DPMPTSP Aceh disinkronkan dengan kegiatan sejenis yang dilakukan oleh BPKS sehingga para calon investor dan calon wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat mengetahui dan mengenal lebih dekat dengan pesona dan potensi kawasan Sabang. Dalam diskusi tersebut pula, kepada seluruh para peserta rapat juga diminta untuk menyampaikan masukan-masukan untuk penyusunan roadmap investasi BPKS yang lebih baik ke depan. Semoga BPKS dapat terus berinovasi menuju perubahan yang lebih baik dan bergerak lebih cepat untuk menjadi motor penggerak ekonomi Aceh. (narasi/foto: moch. alie triono)