Banda Aceh (19/10) - Kantor Wilayah DJKN Aceh bersama dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, beserta seluruh unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh  gelar Media Gathering dan Press Release yang dihadiri berbagai awak media baik lokal maupun nasional, dengan tema “Kinerja APBN Sampai dengan Triwulan III tahun 2020”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula gedung D lantai 5 Gedung Keuangan Negara Provinsi Aceh dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, Safuadi yang juga merupakan Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh menyampaikan bahwa kemandirian daerah menjadi salah satu cerminan pengelolaan keuangan daerah. Ukuran kemandirian daerah dapat dinilai dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Daerah dalam rangka mengetahui seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai belanja daerah tanpa bergantung pada transfer daerah.

Pendapatan negara yang pertama yaitu penerimaan perpajakan, target nasional untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp1.198 triliun. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan target penerimaan pajak untuk wilayah Provinsi Aceh yang didominasi penerimaan PPh, PPN, PBB Sektor P3 dan Bea Meterai yang ditargetkan sebesar Rp4,52 triliun. Kanwil DJP Aceh mencatat sampai dengan bulan September 2020, realisasi perpajakan terkumpul sebesar Rp2,58 triliun atau 57,08% dari target penerimaannya.

Kanwil Bea dan Cukai Aceh mencatat penerimaan bea dan cukai, sampai dengan September 2020 telah terkumpul sebesar Rp4,57 miliar atau 169,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,7 Miliar. Penerimaan ini terdiri dari bea masuk sebesar Rp403,7 juta, bea keluar sebesar Rp3 miliar dan cukai sebesar Rp1,14 miliar.

Kemudian ada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara yang ditetapkan target penerimaan sebesar Rp11,67 miliar, Kanwil DJKN Aceh mencatat realisasi sebesar Rp6,95 miliar. Penyebaran pandemi COVID-19, menjadi salah satu penyebab masih rendahnya PNBP karena menurunnya pendapatan dan daya beli sektor swasta atau masyarakat yang berdampak pada rendahnya pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Demikian halnya dengan realisasi PNBP yang masih rendah dari lelang sebesar Rp1,25 Miliar atau 21,3% dari target sebesar Rp5,86 Miliar.

Di sisi lain, dalam postur APBN, belanja negara menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk juga pertumbuhan ekonomi di daerah. Sampai dengan akhir Triwulan III, Kanwil DJPb Aceh mencatat realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Aceh mencapai Rp8,53 triliun dari pagu sebesar Rp13,05 triliun atau sebesar 65,33%.

Selain itu, program Pemulihan Eonomi Nasional (PEN) juga terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi agar semakin efektif. Sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan program PEN, pemerintah melakukan reclustering anggaran PEN. Alokasi anggaran untuk Cluster UMKM meningkat dari Rp123,46 triliun menjadi Rp128,21 triliun. Alokasi Cluster Kesehatan juga meningkat dari semula Rp87,55 triliun menjadi Rp87,93 triliun. Alokasi Cluster Perlindungan Sosial meningkat dari semula Rp203,9 triliun menjadi Rp239,53 triliun. Sementara Alokasi untuk Cluster Insentif Usaha tetap sebesar Rp120,61 triliun. Sedangkan alokasi cluster Sektoral K/L dan Pemda turun dari semula sebesar Rp106,11 triliun menjadi Rp70,10 triliun. Alokasi Cluster Korporasi juga turun dari semula Rp53,6 triliun menjadi Rp48,85 triliun.

Kementerian Keuangan terus berupaya mendorong pemenuhan target penerimaan, percepatan pencairan belanja, dan percepatan penyalurannya untuk melindungi masyarakat dan mengakselerasi pemulihan perekonomian. Namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan aspek tata kelola keuangan yang baik atau good governance. (Narasi/foto : Seksi Informasi)