Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh Kurniawan Nizar dengan didampingi oleh Kepala Bidang (Kabid) Penilaian Odi Renaldi, Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara Idris Aswin dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh Gatot Muharto menerima kunjungan kerja Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWSS I) T. Maksal Saputra beserta rombongan dalam rangka koordinasi Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) tahun 2018 di ruang rapat Kanwil DJKN Aceh (9/2/2018).

Kurniawan Nizar menyampaikan bahwa Presiden telah mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan penilaian kembali Barang Milik Negara pada tahun 2017-2018 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/Daerah.

“BWSS I mempunyai target penilaian kembali sebanyak 15.639 NUP atau 62 persen dari keseluruhan target penilaian kembali Kanwil DJKN Aceh untuk tahun 2018,” ujar Nizar. Ia menambahkan bahwa BWSS I juga menjadi koordinator wilayah untuk 4 satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total target penilaian kembali sebanyak 750 NUP.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I menambahkan bahwa terdapat kendala dengan tidak tersedianya anggaran untuk penilaian kembali BMN. “Sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah diajukan usulan revisi anggaran ke Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ungkap Maksal. Ia mengharapkan Kanwil DJKN Aceh dapat mendukung kendala di BWSS I.

Selanjutnya, Nizar menanggapi permintaan Kepala BWSS I dengan mengeskalasi kendala tersebut ke Kantor Pusat untuk dapat dikoordinasikan lebih lanjut. “Sambil menunggu penyelesaian permasalahan anggaran, BWSS I hendaknya dapat melengkapi dokumen yang diperlukan untuk kegiatan penilaian kembali BMN,” pintanya. 

Sebelumnya telah dilakukan pertemuan untuk membahas masalah teknis dan disepakati akan dilakukan kegiatan uji petik penilaian kembali BMN di lingkungan BWSS I. Hal ini untuk memetakan permasalahan yang mungkin akan muncul meskipun anggaran belum tersedia. Harapannya agar pelaksanaan kegiatan penilaian kembali BMN dapat berjalan dengan lancar.

(narasi/foto: bid. Pkn, edit bd)