Surabaya - Rapat Koordinasi dalam rangka monitoring progres penerapan Aplikasi SIMAK Barang Milik Negara (BMN) versi Kementerian Keuangan dan Kebijakan Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Satker di Jajaran Kementerian Pertahanan Tentara Negara Indoneisa Angkatan Darat (TNI AD), TNI Angkatan Udara (AU), dan TNI Angkatan Laut (AL) telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur (Kanwil DJKN Jatim) di Hotel Meritus Surabaya selama 2 hari, 13 dan 14 November 2013.

“Amanat Setjen Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa progres penerapan Aplikasi SIMAK BMN dan kebijakan penyusutan BMN berupa Aset Tetap telah diterapkan pada jajaran Satker Kementerian Pertahanan pada semester II Tahun 2013 dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Semester II Tahun 2013 dan Tahunan Tahun 2013,” demikian disampaikan oleh Sulistiyono Fajar Nugroho selaku Ketua Panita.

Acara ini dihadiri antara lain: 40 Satker/Subsatker dari jajaran TNI AD, 8 Satker dari jajaran TNI AU, dan 16 Satker dari jajaran TNI AL. Koordinasi pada hari pertama dilakukan antara Kanwil DJKN Jatim dengan TNI AD dipandu oleh moderator Sulistiyono Fajar Nugroho, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) III. Sedangkan koordinasi hari kedua dilakuan antara Kanwil DJKN Jatim dengan TNI AU dan TNI AL, dengan moderator Guntur Riyanto, Kepala Bidang (Kabid) PKN.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh M. Djalalain, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur yang mengingatkan bahwa, “Migrasi aplikasi dari SIMAK BMN versi Kementerian Pertahanan menjadi SIMAK BMN versi Kementerian Keuangan adalah merupakan kelanjutan dari kegiatan IP (inventerisasi dan penilaian) BMN”, demikian kata M. Djalalain, turut pula hadir mendampingi Kepala KPKNL Surabaya Wildan Ahmad Fananto.

Beliau juga menyampaikan bahwa, “Perbedaan sistem dalam pencatatan akuntansi BMN pada TNI (selaku Penguna Barang) dan DJKN (selaku Pengelola Barang) menimbulkan dampak/kesulitan dalam proses pengelolaan BMN, khususnya pada saat dilakukannya Rekonsiliasi Data BMN. Penerapan aplikasi SIMAK BMN 2013 versi Kementerian Keuangan pada Kementerian Pertahanan/TNI menjadi fasilitas proses sinkronisasi dalam pelaksanaan pengelolaan BMN sehingga diharapkan akan terwujud tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik pada Satker Kementerian Pertahanan seperti halnya Kementerian Negara/Lembaga yang lain. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden RI agar DJKN dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.”

Sebagaimana arahan dari Kantor Pusat DJKN, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur mengharapkan agar proses migrasi dapat dilaksanakan paling lambat pada pertengahan bulan Desember 2013.

Kegiatan rapat koordinasi berlangsung secara interaktif antara Kanwil DJKN Jawa Timur dengan pihak perwakilan Kementerian Pertahanan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dialami oleh Satker Kementerian Pertahanan baik dari TNI AD, TNI AU, maupun TNI AL yang disampaikan dapat diselesaikan dalam rapat yang berlangsung selama 2 hari di hotel yang berada di tengah Kota Surabaya tersebut. (Titik Setiawati-Bidang PKN Kanwil DJKN Jatim)