Rabu, 19 September 2018
Selasa, 18 September 2018
Jum'at, 31 Agustus 2018
Pada awalnya berdiri, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya. KP2LN Surabaya dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:425/KMK.01/2002.
Selanjutnya dengan adanya reorganisasi dil ingkungan Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dibentuklah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pengganti DJPLN. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibentuklah KPKNL Surabaya sebagai pengganti KP2LN Surabaya dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya adalah salah satu kantor pelayanan publik yang merupakan unit vertikal daerah di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Sebagai pelayan publik, KPKNL Surabaya memberikan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan kepercayaan para pengguna jasa serta mendukung tercapainya visi dan misi DJKN yang pada akhirnya menunjang pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan.
Seiring visi, misi, dan nilai yang telah ditetapkan dan diimplementasikan di seluruh jajaran Kementerian Keuangan, maka KPKNL Surabaya secara terus-menerus berusaha meningkatkan dan menyempurnakan semua aspek yang mendukung pencapaian kinerja secara keseluruhan.
Pencapaian target sangatlah penting, tetapi jauh lebih penting adalah bahwa proses ke arah pencapaian target tersebut harus melalui tahap-tahap yang mengedepankan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai sudah terpenuhi di KPKNL Surabaya, baik berupa sarana kantor berikut fasilitas pendukungnya, dukungan administrasi berbasis IT, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.
Dengan motto “KAMI MELAYANI, BUKAN DILAYANI”, KPKNL Surabaya siap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pengguna jasa dengan menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat demi mewujudkan good governance Profil ini disusun untuk memberikan gambaran sejarah, visi dan misi DJKN, tugas dan fungsi, motto KPKNL Surabaya, wilayah kerja, layanan unggulan, layanan front office, sistem dan prosedur layanan, struktur organisasi, sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, serta kinerja yang telah dicapai oleh KPKNL Surabaya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Surabaya meliputi 6 (enam) Kota/Kabupaten sebagai berikut: Kotamadya Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Nganjuk.
Penerapan SOP Layanan Unggulan/Quick Win adalah wujud layanan publik pada KPKNL Surabaya sehingga tujuan akhir untuk masyarakat tercapai dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan, anatara lain:
Pelayanan yang mudah
Permohonan dan permintaan berbagai jasa pelayanan pada KPKNL Surabaya diberikan dengan berbagai macam kemudahan, mulai dari pengajuan permohonan, syarat administrasi, proses pelaksanaan dan pada akhirnya hasil yang diberikan dalam menyelesaikan permohonan akan langsung dan segera mungkin diberikan kepada stakeholder. Stakeholder yang dilayani oleh KPKNL Surabaya dalam pelayanan publik itu bermacam ragamnya, yaitu: Debitur/Penanggung Hutang/Penjamin Hutang, Kreditur/Penyerah Piutang, Pemohon Lelang, Pembeli Lelang, dan Satuan Kerja/Sarker (Kementerian Negara/Lembaga) .
Pelayanan yang murah
Permohonan dan permintaan berbagai jasa pelayanan pada KPKNL Surabaya ditentukan dengan biaya jasa pelayanan yang sangat kecil atau bahkan tidak dipungut biaya pelayanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penetapan biaya jasa pelayanan ditentukan sebagimana yang ditetapkan dalam peraturan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pelayanan yang pasti
Dalam pelayanan publik ini, KPKNL Surabaya benar-benar mengedepankan layanan cepat dan pasti, artinya bahwa proses pelaksanaan penyelesaian permohonan telah ditentukan resiko yang terkecil untuk menetapkan waktu penyelesaiannya. Sehingga proses permohonan benar-benar diselesaikan secepat mungkin dan adanya kepastian dalam penyelesaiannya dan tidak mengulur-ulur waktu.
Pada akhirnya keberhasilan penerapan SOP Layanan Unggulan sebagai wujud layanan publik pada KPKNL Surabaya adalah merupakan keberhasilan sebuah Institusi Pemerintah yang baik (good govermance) pada Lembaga Kementerian Keuangan dalam mengedepankan kinerja yang profesional dan meningkatkan efektifitas, efisien dan akuntabilitas kinerja sehingga akan tercipta pelayanan publik yang transparan, terukur dan akuntabel serta menjamin kepastian pelayanan secara keseluruhan sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi DJKN
Tolak ukur hasil capaian kinerja untuk pelaksanaan layanan publik dengan berorientasi pada SOP Layanan Unggulan dapat dilihat pada: Indikator Kinerja Utama dan Indek Kepuasan Pelayanan Publik. Indikator Kinerja Utama menampilkan ukuran pencapaian kinerja yang menjadi skala prioritas target yang telah direncanakan dan ditetapkan sesuai dengan peta strategis DJKN pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan indek kepuasan pelayanan publik merupakan tingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan publik yang diberikan oleh DJKN sesuai dengan visi dan misi DJKN.
Prestasi dan Keunggulan KPKNL Surabaya
KPKNL Surabaya yang selama ini selalu berupaya keras untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa dan pemangku kepentingan serta kepada masyarakat luas pada umumnya, dengan berpegang teguh pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan merasa semakin terlecut semangatnya dengan adanya pengusulan ini. Dengan demikian, tekad KPKNL Surabaya menjadi lebih keras dan lebih giat lagi dalam memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada seluruh pengguna jasa dan pemangku kepentingan serta kepada seluruh masyarakat.
Salah satu tindakan nyata yang dilakukan KPKNL Surabaya dalam membuktikan diri sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM adalah dengan mengadakan Program SMS Pengaduan KPKNL Surabaya dengan Nomor 08-22-33-55-2014, yang memberikan kesempatan kepada seluruh pihak terkait, baik pengguna jasa, pemangku kepentingan maupun masyarakat pada umumnya untuk menyampaikan pengaduan atas adanya ketidakpuasan terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Surabaya. Program SMS Pengaduan KPKNL Surabaya ini merupakan suatu langkah pasti untuk mewujudkan suatu WBK/WBBM, yang juga merupakan suatu kontribusi nyata dalam menciptakan sosok-sosok Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada para pihak, KPKNL Surabaya juga mencanangkan Program KPKNL Surabaya Prioritas. Yang dimaksud dengan Program KPKNL Surabaya Prioritas adalah suatu Program Pelayanan yang memberikan perhatian khusus terhadap pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Prioritas dengan 2 (dua) parameter utama, yaitu: (1) Pihak yang dinilai membantu dan memperlancar pelaksanaan tupoksi KPKNL Surabaya, (2) Pihak yang dinilai membantu dalam pencapaian target kinerja KPKNL Surabaya.
Penetapan Pihak Prioritas ditinjau dari perspektif prinsip pelayanan dengan memberikan titik berat pada pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, serta Pelayanan Lelang.
Pihak-Pihak Prioritas akan diberikan suatu kartu identitas khusus (Kartu KPKNL Surabaya Prioritas) yang ditunjukkan setiap saat mengunjungi KPKNL Surabaya, dan dengan demikian Pihak Prioritas tersebut berhak untuk memperoleh pelayanan khusus dalam Ruang Konsultasi KPKNL Surabaya Prioritas, dengan kelebihan-kelebihan antara lain: Ruang Konsulasi Khusus, pelayan tanpa melalui antrian sebagaimana pengguna layanan reguler lainnya, pelayanan diluar jam pelayanan dengan tetap memperhatikan jam kerja KPKNL Surabaya, dan pelayanan dengan akses yang lebih besar dalam penyelesaian masalah, karena langsung dipantau dan ditangani oleh jajaran pimpinan pada KPKNL Surabaya.
Selain itu, Program KPKNL Surabaya Prioritas juga diperuntukkan sebagai sarana ruang transit dan/atau ruang pelayanan bagi pengguna jasa dan pemangku kepentingan dengan level Eselon III atau lebih tinggi yang mengunjungi KPKNL Surabaya dan/atau ingin menemui jajaran pimpinan KPKNL Surabaya, termasuk Kepala KPKNL Surabaya. Baik Program SMS Pengaduan KPKNL Surabaya maupun Program KPKNL Surabaya Prioritas tersebut di atas, pada hakekatnya merupakan suatu bukti nyata dari upaya yang telah dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam upaya untuk turut mewujudkan visi DJKN Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, KPKNL Surabaya tidak akan pernah berhenti untuk berinovasi dan lebih membuka diri terhadap segala saran dan dorongan, serta terhadap segala tantangan di masa mendatang, termasuk terhadap tantangan untuk mewujudkan KPKNL Surabaya sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM.
Sebagai unit kerja pertama di Kota Surabaya yang mengikuti penilaian WBK/WBBM KPKNL Surabaya merasa bangga dan terpacu untuk memenuhi kriteria penilaian WBK/WBBM. Kegiatan WBK/WBBM ini juga selaras dengan hasil pre-assesment Strategi Komunikasi Program Budaya Anti Korupsi yang telah dilaksanan pada KPKNL Surabaya yang memberikan hasil bahwa Pola Budaya Anti Korupsi pada KPKNL Surabaya mencapai level sangat anti korupsi dengan arah komunikasi tertinggi, yaitu advokasi, dengan nilai rata-rata 93,98%.
KPKNL Surabaya menjadi sebuah unit kerja yang bebas dari korupsi sekaligus melayani pengguna jasa dengan baik. KPKNL Surabaya saat ini menyediakan motto, stiker dan banner gerakan anti korupsi. Hal ini bukan hanya sebagai atribut atau ikon yang dapat dilihat, namun harus diresapi dan diamalkan ke dalam diri setiap pegawai, karena mempertahankan sebuah nilai baik lebih susah daripada saat mendapatkan. Sekali lagi ditegaskan, Penilaian WBK WBBM hanyalah sebuah alat, namun yang perlu dijaga adalah pelayanan yang selalu baik kepada masyarakat.
Pada awalnya berdiri, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya. KP2LN Surabaya dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:425/KMK.01/2002.
Selanjutnya dengan adanya reorganisasi dil ingkungan Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dibentuklah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pengganti DJPLN. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibentuklah KPKNL Surabaya sebagai pengganti KP2LN Surabaya dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya adalah salah satu kantor pelayanan publik yang merupakan unit vertikal daerah di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Sebagai pelayan publik, KPKNL Surabaya memberikan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan kepercayaan para pengguna jasa serta mendukung tercapainya visi dan misi DJKN yang pada akhirnya menunjang pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan.
Seiring visi, misi, dan nilai yang telah ditetapkan dan diimplementasikan di seluruh jajaran Kementerian Keuangan, maka KPKNL Surabaya secara terus-menerus berusaha meningkatkan dan menyempurnakan semua aspek yang mendukung pencapaian kinerja secara keseluruhan.
Pencapaian target sangatlah penting, tetapi jauh lebih penting adalah bahwa proses ke arah pencapaian target tersebut harus melalui tahap-tahap yang mengedepankan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai sudah terpenuhi di KPKNL Surabaya, baik berupa sarana kantor berikut fasilitas pendukungnya, dukungan administrasi berbasis IT, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.
Dengan motto “KAMI MELAYANI, BUKAN DILAYANI”, KPKNL Surabaya siap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pengguna jasa dengan menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat demi mewujudkan good governance Profil ini disusun untuk memberikan gambaran sejarah, visi dan misi DJKN, tugas dan fungsi, motto KPKNL Surabaya, wilayah kerja, layanan unggulan, layanan front office, sistem dan prosedur layanan, struktur organisasi, sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, serta kinerja yang telah dicapai oleh KPKNL Surabaya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Surabaya meliputi 6 (enam) Kota/Kabupaten sebagai berikut: Kotamadya Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Nganjuk.
Penerapan SOP Layanan Unggulan/Quick Win adalah wujud layanan publik pada KPKNL Surabaya sehingga tujuan akhir untuk masyarakat tercapai dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan, anatara lain:
Pelayanan yang mudah
Permohonan dan permintaan berbagai jasa pelayanan pada KPKNL Surabaya diberikan dengan berbagai macam kemudahan, mulai dari pengajuan permohonan, syarat administrasi, proses pelaksanaan dan pada akhirnya hasil yang diberikan dalam menyelesaikan permohonan akan langsung dan segera mungkin diberikan kepada stakeholder. Stakeholder yang dilayani oleh KPKNL Surabaya dalam pelayanan publik itu bermacam ragamnya, yaitu: Debitur/Penanggung Hutang/Penjamin Hutang, Kreditur/Penyerah Piutang, Pemohon Lelang, Pembeli Lelang, dan Satuan Kerja/Sarker (Kementerian Negara/Lembaga) .
Pelayanan yang murah
Permohonan dan permintaan berbagai jasa pelayanan pada KPKNL Surabaya ditentukan dengan biaya jasa pelayanan yang sangat kecil atau bahkan tidak dipungut biaya pelayanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penetapan biaya jasa pelayanan ditentukan sebagimana yang ditetapkan dalam peraturan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pelayanan yang pasti
Dalam pelayanan publik ini, KPKNL Surabaya benar-benar mengedepankan layanan cepat dan pasti, artinya bahwa proses pelaksanaan penyelesaian permohonan telah ditentukan resiko yang terkecil untuk menetapkan waktu penyelesaiannya. Sehingga proses permohonan benar-benar diselesaikan secepat mungkin dan adanya kepastian dalam penyelesaiannya dan tidak mengulur-ulur waktu.
Pada akhirnya keberhasilan penerapan SOP Layanan Unggulan sebagai wujud layanan publik pada KPKNL Surabaya adalah merupakan keberhasilan sebuah Institusi Pemerintah yang baik (good govermance) pada Lembaga Kementerian Keuangan dalam mengedepankan kinerja yang profesional dan meningkatkan efektifitas, efisien dan akuntabilitas kinerja sehingga akan tercipta pelayanan publik yang transparan, terukur dan akuntabel serta menjamin kepastian pelayanan secara keseluruhan sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi DJKN
Tolak ukur hasil capaian kinerja untuk pelaksanaan layanan publik dengan berorientasi pada SOP Layanan Unggulan dapat dilihat pada: Indikator Kinerja Utama dan Indek Kepuasan Pelayanan Publik. Indikator Kinerja Utama menampilkan ukuran pencapaian kinerja yang menjadi skala prioritas target yang telah direncanakan dan ditetapkan sesuai dengan peta strategis DJKN pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan indek kepuasan pelayanan publik merupakan tingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan publik yang diberikan oleh DJKN sesuai dengan visi dan misi DJKN.
Prestasi dan Keunggulan KPKNL Surabaya
KPKNL Surabaya yang selama ini selalu berupaya keras untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa dan pemangku kepentingan serta kepada masyarakat luas pada umumnya, dengan berpegang teguh pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan merasa semakin terlecut semangatnya dengan adanya pengusulan ini. Dengan demikian, tekad KPKNL Surabaya menjadi lebih keras dan lebih giat lagi dalam memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada seluruh pengguna jasa dan pemangku kepentingan serta kepada seluruh masyarakat.
Salah satu tindakan nyata yang dilakukan KPKNL Surabaya dalam membuktikan diri sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM adalah dengan mengadakan Program SMS Pengaduan KPKNL Surabaya dengan Nomor 08-22-33-55-2014, yang memberikan kesempatan kepada seluruh pihak terkait, baik pengguna jasa, pemangku kepentingan maupun masyarakat pada umumnya untuk menyampaikan pengaduan atas adanya ketidakpuasan terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Surabaya. Program SMS Pengaduan KPKNL Surabaya ini merupakan suatu langkah pasti untuk mewujudkan suatu WBK/WBBM, yang juga merupakan suatu kontribusi nyata dalam menciptakan sosok-sosok Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada para pihak, KPKNL Surabaya juga mencanangkan Program KPKNL Surabaya Prioritas. Yang dimaksud dengan Program KPKNL Surabaya Prioritas adalah suatu Program Pelayanan yang memberikan perhatian khusus terhadap pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Prioritas dengan 2 (dua) parameter utama, yaitu: (1) Pihak yang dinilai membantu dan memperlancar pelaksanaan tupoksi KPKNL Surabaya, (2) Pihak yang dinilai membantu dalam pencapaian target kinerja KPKNL Surabaya.
Penetapan Pihak Prioritas ditinjau dari perspektif prinsip pelayanan dengan memberikan titik berat pada pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, serta Pelayanan Lelang.
Pihak-Pihak Prioritas akan diberikan suatu kartu identitas khusus (Kartu KPKNL Surabaya Prioritas) yang ditunjukkan setiap saat mengunjungi KPKNL Surabaya, dan dengan demikian Pihak Prioritas tersebut berhak untuk memperoleh pelayanan khusus dalam Ruang Konsultasi KPKNL Surabaya Prioritas, dengan kelebihan-kelebihan antara lain: Ruang Konsulasi Khusus, pelayan tanpa melalui antrian sebagaimana pengguna layanan reguler lainnya, pelayanan diluar jam pelayanan dengan tetap memperhatikan jam kerja KPKNL Surabaya, dan pelayanan dengan akses yang lebih besar dalam penyelesaian masalah, karena langsung dipantau dan ditangani oleh jajaran pimpinan pada KPKNL Surabaya.
Selain itu, Program KPKNL Surabaya Prioritas juga diperuntukkan sebagai sarana ruang transit dan/atau ruang pelayanan bagi pengguna jasa dan pemangku kepentingan dengan level Eselon III atau lebih tinggi yang mengunjungi KPKNL Surabaya dan/atau ingin menemui jajaran pimpinan KPKNL Surabaya, termasuk Kepala KPKNL Surabaya. Baik Program SMS Pengaduan KPKNL Surabaya maupun Program KPKNL Surabaya Prioritas tersebut di atas, pada hakekatnya merupakan suatu bukti nyata dari upaya yang telah dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam upaya untuk turut mewujudkan visi DJKN Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, KPKNL Surabaya tidak akan pernah berhenti untuk berinovasi dan lebih membuka diri terhadap segala saran dan dorongan, serta terhadap segala tantangan di masa mendatang, termasuk terhadap tantangan untuk mewujudkan KPKNL Surabaya sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM.
Sebagai unit kerja pertama di Kota Surabaya yang mengikuti penilaian WBK/WBBM KPKNL Surabaya merasa bangga dan terpacu untuk memenuhi kriteria penilaian WBK/WBBM. Kegiatan WBK/WBBM ini juga selaras dengan hasil pre-assesment Strategi Komunikasi Program Budaya Anti Korupsi yang telah dilaksanan pada KPKNL Surabaya yang memberikan hasil bahwa Pola Budaya Anti Korupsi pada KPKNL Surabaya mencapai level sangat anti korupsi dengan arah komunikasi tertinggi, yaitu advokasi, dengan nilai rata-rata 93,98%.
KPKNL Surabaya menjadi sebuah unit kerja yang bebas dari korupsi sekaligus melayani pengguna jasa dengan baik. KPKNL Surabaya saat ini menyediakan motto, stiker dan banner gerakan anti korupsi. Hal ini bukan hanya sebagai atribut atau ikon yang dapat dilihat, namun harus diresapi dan diamalkan ke dalam diri setiap pegawai, karena mempertahankan sebuah nilai baik lebih susah daripada saat mendapatkan. Sekali lagi ditegaskan, Penilaian WBK WBBM hanyalah sebuah alat, namun yang perlu dijaga adalah pelayanan yang selalu baik kepada masyarakat.
