Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 135/PMK.01/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai imbas dari reorganisasi di tubuh Kementerian Keuangan dimana Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dilebur menjadi DJKN di mana fungsi Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang merupakan tugas dan fungsi DJPLN digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara yang sebelumnya merupakan bagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam struktur organisasinya, KPKNL Pekanbaru berada di bawah koordinasi dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. KPKNL Pekanbaru mulai melaksanakan pelayanan sejak tanggal 1 April 2007 dengan beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Pekanbaru, Riau.

Wilayah kerja KPKNL Pekanbaru meliputi tujuh kota/kabupaten dari 7 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Pelalawan. Wilayah kerja KPKNL Pekanbaru meliputi 107 Kecamatan dan mempunyai luas sebesar 57.560,26 Km2. Dari ketujuh kota/kabupaten tersebut, total terdapat 450 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang asetnya menjadi kewenangan pengelolaan KPKNL Pekanbaru.

KPKNL Pekanbaru telah sepakat untuk menjalankan visinya yaitu: ”Mengelola Kekayaan Negara secara Profesional dan Akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di Lingkungan KPKNL Pekanbaru”. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL dalam melaksanakan tugas.

            Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL menetapkan Misi, yang terdiri dari :

a.   Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.

b.  Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.

c.   Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

d.  Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

e.   Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan bersama.

        Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 170/PMK.01/2012, Kepala KPKNL Pekanbaru membawahi satu Kepala Subbagian Umum, enam Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas sebagai berikut :

1.  Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

2.  Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, ,pengawasan dan pengendalian, penatausahaan (Rekonsiliasi BMN, pendampingan inventarisasi, pelatihan/edukasi terkait aplikasi SIMAK BMN dan SIMAN) dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara.

3.  Seksi Pelayanan Penilaian

Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.

4.  Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

5.  Seksi Pelayanan Lelang

Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil PT. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian.

6.  Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

7.  Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

8.  Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan dapat diandalkan. Jumlah SDM pada KPKNL Pekanbaru sebanyak 30 orang pegawai yang terdiri dari satu orang Pejabat Eselon III, tujuh orang Pejabat Eselon IV dan 22 orang pelaksana yang kesemuanya mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai dan kompetensinya masing-masing. Termasuk di dalamnya pejabat/pegawai yang memiliki kualifikasi jabatan fungsional.

Sejak Juli 2017 hingga saat ini KPKNL Pekanbaru dipimpin oleh Rina Yulia dengan didukung oleh : Kepala Subbagian Umum Zainif, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Lidya Sari B. Latief, Kepala Seksi Pelayanan Penilaian Maulina Fahmilita, Kepala Seksi Piutang Negara Novera Bona Putra, Kepala Seksi Pelayanan Lelang Iwan Darma Setiawan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi Hendri Gunawan Lubis, dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Ahmad Elazar.