Pangkalpinang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang menyelenggarakan sosialisasi Peningkatan Status Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Dari Penilaian Selesai Menjadi Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Selesai pada hari Senin dan Selasa, 25 dan 26 November 2019 di ruang aula KPKNL Pangkalpinang. Sosialisasi tersebut merupakan wujud usaha KPKNL Pangkalpinang dalam memenuhi amanat kantor pusat DJKN untuk segera menyelesaikan penilaian kembali BMN Tahun 2019. Pada kesempatan tersebut, KPKNL Pangkalpinang mengundang beberapa satuan kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelesaikan tahapan dari penilaian selesai menjadi LHIP selesai.

Acara dibuka dengan sambutan dari Lukman Hakim Fasa, Kepala Seksi Pelayanan Penilaian dalam hal ini mewakili Kepala KPKNL Pangkalpinang. Lukman mengatakan, “Untuk tahapan LHIP selesai, KPKNL Pangkalpinang bergantung sekali dengan satuan kerja, maka dari itu perlu adanya sinergi dan koordinasi antara KPKNL Pangkalpinang dan satuan kerja. Selain itu, dibutuhkan keyakinan Kepala Satuan Kerja terhadap hasil revaluasi BMN bahwa form pendataan sudah benar, tidak ada selisih, dan lain-lain”. Ia juga berharap, semoga acara tersebut dapat berjalan lancar sampai akhir dan hasilnya sesuai dengan harapan.

Selasa, 26 November 2019 merupakan hari terakhir untuk mencapai LHIP selesai, maka dari itu Galank Wishantra, pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dibantu dengan anggota tim revaluasi lainnya, melakukan asistensi tahapan peningkatan status perbaikan penilaian selesai menjadi LHIP selesai Penilaian Kembali BMN Tahun 2019 kepada satuan kerja. Pada kesempatan tersebut, satuan kerja perlu melakukan pengajuan nomor LHIP dan mencetak dokumen-dokumen yang diperlukan.

Bagaikan peribahasa “Hendak air pancuran terbit”, KPKNL Pangkalpinang dan satuan kerja berharap kerja keras, usaha dan sinergi yang telah terbangun selama tahapan revaluasi BMN tersebut dapat berbuah manis, yaitu revaluasi BMN dapat segera terselesaikan dan output revaluasi yang dapat diandalkan, sehingga hasilnya dapat diterima dan selanjutnya nilainya dapat disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. (Seksi Hukum dan Informasi)