Selasa (21/02), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan melaksanakan Rapat Koordinasi dan Verifikasi Target Program Sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2023 yang berada di wilayah Madura. Rapat koordinasi ini merupakan salah satu bagian dari upaya KPKNL Pamekasan dalam mendorong tercapainya target sertipikasi tahun 2023 secara lebih cepat. Pada kesempatan kali ini, rapat dilaksanakan secara daring dengan sarana Ms. Teams dan dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, serta Satuan Kerja (Satker) selaku pengguna tanah target sertipikasi BMN yang totalnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) Satker. 

Rapat dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB yang dipimpin langsung oleh Joko Surono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) KPKNL Pamekasan. Mengawali acara rapat, Joko menyampaikan terima kasih atas kehadiran tamu undangan dan apresisasi atas capaian target sertipikasi di tahun 2022, yang telah terbit Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Republik Indonesia (R.I.) cq. Kementerian/Lembaga (K/L) terhadap 322 (tiga ratus dua puluh dua) bidang tanah atau mencapai 140,61 persen dari target yang telah ditetapkan. "Terima kasih atas kerja sama dan sinergi yang baik dari Bapak/Ibu semua, sehingga pada tahun 2022 lalu Program Sertipikasi BMN dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu, saya berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga Program Sertipikasi BMN Tahun 2023 dapat terlaksana dengan lebih baik lagi," ungkap Joko.

Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan pemaparan mengenai target Sertipikasi BMN Tahun 2023 yang meliputi seluruh BMN tanah yang belum bersertipikat atas nama Pemerintah R.I. cq. K/L. Adapun di wilayah Madura, saat ini terdapat total 861 (delapan ratus enam puluh satu) bidang tanah yang belum bersertipikat atas nama Pemerintah Pemerintah R.I. cq. K/L dengan rincian sebagai berikut: 

• 50 bidang tanah kategori K1, yaitu kategori tanah clean and clear dengan output target berupa terbitnya SHP atas nama Pemerintah R.I. cq. K/L;
• 16 bidang tanah kategori K2, yaitu kategori tanah yang dokumen fisik dan yuridis tidak lengkap, namun tidak bersengketa dengan output target berupa terbitnya Peta Bidang Tanah atau SHP atas nama Pemerintah R.I. cq. K/L;
• 728 bidang tanah kategori K3, yaitu kategori tanah yang dokumen fisik dan yuridis lengkap, namun bersengketa atau dokumen fisik dan yuridis tidak lengkap serta bersengketa dengan output target berupa terbitnya Nomor Identifikasi Sementara atau produk lainnya dari Kantor Pertanahan;
• 67 bidang tanah kategori K4, yaitu kategori tanah yang telah memiliki SHP atas nama Pemerintah R.I. cq. K/L dan perlu dilakukan update dan validasi data pada aplikasi SIMAN dengan output target berupa update data pada Master Aset SIMAN.

Menanggapi pemaparan target-target tersebut, masing-masing Kantor Pertanahan maupun Satker kemudian memberikan penjelasan atas kondisi BMN tanah yang masuk ke dalam target sertipikasi. Secara umum, permasalahan yang banyak diungkapkan oleh Satker terkait dengan target yang masuk dalam kategori K3. Selain itu, pihak Kantor Wilayah BPN Jawa Timur dan seluruh Kantor Pertanahan di wilayah Madura juga menekankan pentingnya penyiapan berkas lebih awal, baik untuk target kategori K1, K2, maupun K3. Khusus untuk target kategori K3, satker diminta lebih hati-hati dalam menyiapkan berkas, mengingat besarnya potensi permasalahan/sengketa di kemudian hari.  

Terkait permasalahan sengketa, Satker Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas menyampaikan kendala di lapangan dan meminta arahan dari Kantor Pertanahan. "Dari total 396 bidang tanah kami yang termasuk target kategori K3, kami akan segera melaksanakan pendaftaran ke Kantor Pertanahan" jelasnya.  Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang menegaskan bahwa BBWS Brantas dan pihaknya perlu melaksanakan koordinasi intensif untuk mencari solusinya. 

Setelah masing-masing Kantor Pertanahan dan Satker menyampaikan informasi dan saling menanggapi, kemudian acara rapat ditutup tepat pada pukul 10.45 WIB. "Saya berharap, kita semua dapat selalu bersinergi agar Program Sertipikasi BMN Tahun 2023 ini dapat segera tuntas, apabila ada kendala atau hambatan, Bapak/Ibu sekalian jangan ragu-ragu untuk segera menginformasikan kepada kami, agar dapat kami koordinasikan dan selesaikan kendala tersebut secepatnya," pungkas Joko mengakhiri acara.

(Seksi HI, KPKNL Pamekasan)