Palu (29/08/2023) – Konferensi Pers Kitapura APBN Regional Sulawesi Tengah digelar pada Aula KPPN Palu. Konferensi Pers mengundang sejumlah wartawan dari media lokal dan nasional. Konferensi Pers disampaikan oleh jajaran pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan dan didampingi oleh Local Expert Regional Sulawesi Tengah. Jajaran unit vertical Kementerian Keuangan terdiri diantaranya dari Kanwil DJPb Sulawesi Tengah, KPPN Palu, KPP Pratama Palu, KPKNL Palu, dan juga KPPBC Pantoloan.

Yuni Wibawa, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah pada konferensi tersebut menyampaikan, “Pada garis besar ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) Triwulan II Tahun 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 11,86 persen (yoy). Angka ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Sulteng sebagai yang tertinggi kedua secara nasional di bawah Maluku Utara. Pertumbuhan ini juga menunjukan konsistensi perekonomian Sulteng yang mampu tumbuh dua digit selama 9 kuartal berturut-turut.”

Pihaknya menambahkan bahwa kuatnya pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal pertama didukung oleh semua komponen PDRB, baik pada sisi pengeluaran maupun sisi produksi. Selain itu kontribusi fiskal juga turut menguatkan pertumbuhan ekonomi Regional Sulteng. Melalui pengendalian inflasi pemerintah menjaga daya beli masyarakat, dan melakukan stabilisasi harga. Belanja modal dan Penyaluran Dana Desa yang positif, juga mampu mendorong pertumbuhan Investasi/PMTB.

Beberapa poin penting lainnya yang disampaikan kepada pers diantaranya tercatat pada pada Juli 2023 sebesar 2,96 persen (yoy) turun dibandingkan inflasi bulan Juni yang sebesar 3,88 persen (yoy) dengan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebagai penyumbang inflasi terbesar, sementara angka inflasi ini juga telah berada di bawah angka inflasi Nasional yang tercatat sebesar 3,08 persen (yoy).

Kinerja Neraca Perdagangan Sulteng juga terus mencatakan kinerja yang baik. Pada bulan Juni 2023 Surplus tercatat sebesar USD598,7 Juta, naik 23,2 persen (mtm) dan naik 0,8 persen (yoy). Surplus yang terjadi pada Juni 2023 didorong oleh kinerja Ekspor yang tercatat sebesar USD1.428,91 Juta. Ekspor didominasi oleh komoditas Besi & Baja dan Nikel, dengan negara Tiongkok masih menjadi negara dengan tujuan ekspor paling besar selama Juni 2023.

Dari sisi belanja negara telah mencapai Rp13,4 triliun atau 48,7 persen dari pagu, dan tumbuh 16,2 persen dibanding periode tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp4,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8,6 triliun.

Selain itu realisasi belanja prioritas tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan, yang realisasinya mencapai Rp113,7 miliar hingga akhir Juli 2023. Belanja prioritas juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan irigasi Gumbasa, peningkatan sarpras jaringan SDA, Pembinaan kepada para petani dan Nelayan, Penyuluhan, Peningkatan Produksi Perikanan dan pertanian, dimana realisasinya telah mencapai Rp407 miliar s.d. 31 Juli 2023.

APBN juga bekerja untuk memulihkan scarring effect seperti realisasi perlinsos di Sulteng hingga akhir Juli 2023 telah mencapai Rp7,9 miliar. Di sektor pendidikan, realisasi APBN dimanfaatkan antara lain penyaluran BOS, sertifikasi Guru, Peningkatan Mutu Pendidikan keagamaan, layanan Pendidikan vokasi, pembangunan Sarpras Pendidikan. Hingga akhir Juli belanja ini telah dikucurkan sebesar Rp669 miliar untuk belanja prioritas pendidikan di Sulteng.

Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), angka realisasi sebesar Rp8,6 triliun. Kinerja positif tersebut terutama ditopang realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH). Di sisi lain, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, realisasinya masih lebih rendah dibanding tahun lalu dipengaruhi penyiapan syarat salur dan diarahkan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah disalurkan kepada di 1.842 desa atau 66.486 KPM di Sulteng.

 Dari Sisi Penerimaan Negara, realisasi pendapatan negara di Sulteng sampai dengan akhir Juli tercatat sebesar Rp5,7 triliun atau 63,6 persen dari target penerimaan di tahun 2023. Penerimaan negara tersebut tumbuh positif sebesar 6,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun.

Dari sisi penerimaan perpajakan, yang hingga 31 Juli 2023 telah mencatatkan angka realisasi sebesar Rp3,9 triliun (62,9 persen dari target), dan tumbuh 15,4 persen (yoy). Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp1,2 triliun (54,6 persen dari target, turun 19,9 persen yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 3,82 persen (yoy), didorong oleh kenaikan tarif efektif dan menguatnya kurs USD meskipun terjadi penurunan basis impor. Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 31 Juli mencatakan kinerja yang sangat baik dengan angka realisasi sebesar Rp559,1 miliar dan telah mencapai 111,4 persen dari target, dan tumbuh positif sebesar 30,2 persen (yoy).

Jerry M.N. Piri, kepala KPKNL Palu mengutarakan bahwa, “Penerimaan PNBP satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Meski sempat tertekan di dua tahun periode awal covid-19, namun sejak 2022 telah terjadi kenaikan yang siginifikan pada penerimaan PNBP. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah atau wajib pungut PNBP dalam melakukan perbaikan layanan yang diberikan seiring membaiknya pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.”

Yuni Wibawa menyimpulkan bahwa, “kinerja ekonomi regional terus menunjukan penguatan di tengah tantangan dan moderasi harga komoditas. Pendapatan mampu tumbuh positif dan belanja negara terjaga dengan baik. Pemerintah akan terus menggali sektor ekonomi dan mengoptimalkan belanja negara untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dinamika nasional dan global akan terus diantisipasi dan dimitagasi dampaknya terhadap perekonomian regional.” (Teks dan Foto oleh : KPKNL Palu dan Kanwil DJPb Sulawesi Tengah)