Palu (3/11) - Masih dalam rangka memeriahkan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-75, 'Kemenkeu Satu' yang merupakan gabungan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Sulawesi Tengah, yang dalam kesempatan ini di representasikan oleh pimpinan unit vertikal di Kota Palu menyelenggarakan seminar dengan tema "Kinerja APBN 2021 dan Kontribusi Fiskal dalam Mendukung Potensi Pertumbuhan yang Berkelanjutan bagi Sulawesi Tengah yang Sejahtera."

Seminar diselenggarakan secara hybrid, terdapat narasumber dan beberapa tamu undangan yang hadir  di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Tengah (luring) dan juga beberapa tamu undangan yang mengikuti kegiatan secara daring melalui media zoom. Acara tersebut mengundang berbagai stakeholder dan kalangan akademisi di Sulawesi Tengah. Tidak hanya itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah juga turut hadir untuk memberikan opening remarks dan keynote speech dalam kesempatan tersebut.

Narasumber yang diundang diantaranya Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Pantoloan, Kepala Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop) Bea Cukai Pantoloan, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu. Tidak lupa juga, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Tengah yang juga Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah yang hadir secara daring Kepala KPKNL Palu sendiri menyampaikan materi tentang Optimalisasi dan Asuransi Bencana atas Aset Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat.

"Pertama, kami mengucapkan apresiasi dan selamat hari oeang ke 75 kepada seluruh insan keuangan di Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi sulawesi tengah hingga saat ini mencapai  4,4%, yang mana kami syukuri karena masih di atas dari rata rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Meski begitu, kami berharap dapat terus memberikan kontribusi lebih dengan bersinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan instansi Kementerian Keuangan. Semoga pada seminar ini dapat diperoleh masukan dan penambahan kebijakan dan implementasi yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat di Sulawesi Tengah," kata Bahran Kepala BPKAD Pemprov Sulawesi Tengah pada opening remarksnya.

Plt. Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Tengah Viktor juga turut menambahkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi pada Sulawesi Tengah dapat tercermin pada nilai ekspor bulan september yang merupakan rekor tertinggi selama masa pandemi. Inflasi pada sulteng ini juga tgolong rendah dan terkendali. Saya merasa elektronifikasi transaksi pemda, akan mendorong rasio penerimaan daerah di segala level menjadi lebih baik. Kementerian Keuangan dapat kita ambil sebagai contoh instansi yang banyak melakukan digitalisasi pada proses bisnis dan layanannya.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Tengah Irfa Ampri dalam opening speechnya mengatakan, "Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan didukung kebijakan pemerintah daerah akan menarik para investor dan pelaku usaha untuk menanamkan modal dan mengembangkan bisnisnya di Sulawesi Tengah. Dengan menggeliatnya aktivitas perekonomian diharapkan akan menciptakan lapangan usaha baru bagi masyarakat Sulawesi Tengah dan penghasilan per kapita masyarakat akan meningkat serta tingkat pengangguran serta kemiskinan akan menurun."

kepala KPKNL Palu Krisdianto membawakan materi mengenai teknis dan aturan dalam asuransi Barang Milik Negara dan Daerah (BMN-D).  

"Satu poin penting sebelum kita melakukan yang dinamakan pengasuransian BMN atau BMD, kita harus memastikan agar inventarisasi terhadap barang telah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengguna barang juga harus handal dalam membuat pemetaan risiko, barulah kita bisa melaksanakan pengasuransian terhadap BMN atau BMD," jelas Krisdianto.

Pada akhir acara Ahlis Djirimu (Regional Economist Sulteng) yang bertindak selaku moderator menyampaikan bahwa pentingnya asuransi BMN karena didukung fakta bahwa lebih dari 70% aset BMN maupun BMD berada diatas cincin api (ring of fire) sehingga daerah tersebut menjadi rawan terhadap aktivitas seismik yang berpotensi rawan bencana alam.

Penulis : Tim Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palu