“Pengelolaan BMN yang tertib  3T (tertib  adminstrasi,  tertib  hukum, tertib  fisik)  menjadi  urgensi  utama kita dalam rangka memastikan BMN dapat dikelola, dikuasai, dan bekerja secara optimal”, demikian sambutan yang diberikan oleh Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabat yang diwakili oleh Kabdi PKN, Misail Palagia pada saat membuka Rapat Koordinasi Penuntasan Pengukuran Kesesuaian BMN dengan SBSK Tahun 2023 dan Rancana Strategi Sertipikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPKNL Makassar bertempat di Aula KPKNL Makassar (06/12/23).

Dalam kegiatan tersbeut KPKNL Makassar mengundang beberapa satuan kerja prioritas yaitu BBWS Jeneberang Pompengan, BPKA Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan, Distrik Navigasi Makassar dan Kanwil BPN Sulawesi Selatan, serta KPKNL Pare-pare, KPKNL Palopo dan KPKNL Mamuju yang terkait objek sertipikasi BMN yang disubordinasikan.

Kepala KPKNL Makassar, Harmaji menyampaikan bahwa dalam penuntasan pengukuran kesesuaian BMN  dengan SBSK tahun 2023 kurang dari sebulan harus dituntaskan sebelum tahun 2023 untuk memitigasi beban jumlah NUP yang akan di carry over di tahun 2024. Dalam hal sertipikasi BMN berupa tanah, Harmaji menyampaikan apresiasi kepada para satuan kerja terkait dan pihak BPN Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian tahun 2023 sebesar 112,08