Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel mengadakan konferensi pers APBN untuk periode sampai dengan September tahun 2023 pada Jum’at tanggal 27 Oktober 2023. Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon II Kementerian Keuangan antara lain Kanwil DJP Sulselbartra, Kanwil DJBC Sulbagsel, Kanwil DJKN Sulseltrabar dan Kanwil DJPB Sulsel, dan bertindak sebagai moderator dari Balai Diklat Keuangan Makassar.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel, Supendi menjelaskan capaian yang diperoleh sampai dengan periode 30 September 2023 masih menunjukkan laju tren yang positif. Diperlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja APBN pada periode berikutnya.. Pendapatan Sulsel mencapai Rp11,36 triliun serta total belanja sebesar Rp36,55 triliun sehingga terjadi defisit regional sebesar Rp25,19 triliun.

Dalam paparan kinerja Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, Kepala Bidang KIHI  Sudirman menjelaskan bahwa PNBP sampai 30 Oktober 2023 terealisasi sebesar Rp46,8 milyar. Realisasi PNBP bersumber dari pengelolaan BMN sebesar Rp24,47 milyar, dari pelayanan lelang sebesar Rp21,9 milyar dan dari pengurusan piutang negara sebesar Rp0,41 milyar. Khusus untuk PNBP pengelolaan BMN terdiri atas pemanfaatan/sewa sebesar Rp12,18 milyar, Kerja sama pemanfaatan sebesar Rp2,79 milyar, pemindahtanganan BMN sebesar Rp4,92 miyar, penjualan barang rampasan sebesar Rp0,66 milyar dan pendapatan BLU lainnya sebesar Rp3,98 milyar.

Sudirman juga menerangkan program sertipikasi BMN berupa tanah terealisasi sebanyak 2.519 dari target 7.791 dengan target terbanyak Kementerian PUPR  dengan target 4.360 bidang, Kementerian Perhubungan 2.710 bidang, Kementerian Pertanian dengan target 202 bidang serta K/L sebanyak 519 bidang. Nilai BMN sampai September sebesar 216,73 triliun. Pendanaan LMAN untuk proyek strategis nasional terealisasi bulan September sebesar Rp12,34 milyar dan total sampai dengan 30 September sebesar Rp240,77 milyar.

Kinerja pelayanan lelang, disebutkan bahwa frekwensi lelang sebanyak 1.715 kali dengan menghasilkan pokok lelang sebesar Rp1.257,57 milyar yang bersumber dari lelang pegadaian sebesar Rp472,42 milyar, PL kelas I sebesar Rp409,41 milyar, eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan sebesar Rp135,48 milyar,  dan lelang lainnya sebesar Rp1,11 milyar. Perlu diketahui bahwa setiap pelaksanaan lelang atas tanah dan/atau bangunan dipungut PPh senilai Rp4,06 milyar.

Pengurusan piutang negara sudah diselesaikan 145 berkas dengan nilai Rp33,69 milyar. Adapun saldo piutang negara sampai 30 September 2023  sebesar Rp176,84 milyar yang berasal dari 211 Piutang Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) – Debitor Eks. Bank Dalam Likuidasi dan dengan nilai sebesar Rp37,76 milyar dan berasal dari Kementerian/Lembaga sebanyak 442 dengan nilai sebesar Rp139,07 milyar. Penyerah piutang terbesar adalah LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) sebesar Rp125,69 milyar dan BLU Kementerian Kesehatan sebesar Rp6,13 milyar.