Sosok Influencer tentu sudah tidak asing kita temui. Sedikit banyaknya, pasti ada aspek dalam sudut kehidupan kita yang terbantu berkat keberadaannya. Rekomendasi makanan, tempat berkumpul, reviu gadget, tips dan trik, serta masih banyak sisi lainnya. Lantas, apakah influencer juga bisa menyentuh aspek pemerintahan?

    Pemerintah memiliki peran vital dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan, pemerintah bertindak sebagai regulator untuk menjaga kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan regulasi tersebut, pemerintah memperlukan berbagai strategi yang bisa menjangkau semua kalangan. Strategi yang diambil pun harus hati-hati. Suatu kebijakan yang baik bisa saja berubah menjadi bencana apabila pemerintah gagal dalam menyampaikan informasi. Publik kemudian bersifat pesimis bahkan bisa bersifat resisten sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Biasanya hal ini terjadi karena pemerintah kurang bisa menyampaikan informasi secara luwes dan mudah untuk dipahami. Peraturan memang bersifat rigid, namun saat disampaikan ke masyarakat diperlukan kemampuan komunikasi publik yang mendukung.

        Komunikasi akan tercapai jika kedua belah pihak sukses menerima pesan yang sama. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi ‘gap’ persepsi antara masyarakat dan pemerintah meski sudah melakukan banyak pendekatan di berbagai platform baik luring maupun daring. Meningkatnya jumlah sosial media sekarang idealnya juga beriringan dengan tingkat kesuksesan pemerintah dalam menyampaikan informasi.

        Maraknya sosial media kemudian memunculkan pelbagai selebriti yang mendapat perhatian khalayak melalui popularitas dan visibilitasnya. Ketenaran yang menjadi pelumas sehingga mempermudah pesan untuk diterima dan diingat oleh publik. Elemen ini yang dimanfaatkan brand tertentu untuk membantu konsumen menyadari brand tersebut. Selebriti seolah membantu ‘meminjamkan’ citra untuk memperkuat brand image di kepala konsumen (Aji, 2022). Kekuatan popularitas influencer terbukti menjanjikan kesempatan untuk menjangkau publik yang lebih luas. Bahkan dengan posisinya bisa mempengaruhi kebijakan dan menggeser opini publik.

        Langkah yang pernah sukses diambil pemerintah adalah sewaktu acara Spectaxcular oleh Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2022. Spectaxcular merupakan kampanye pajak tahunan yang digelar setiap bulan Maret untuk memberikan kesadaran perpajakan. Agenda yang diangkat yaitu pelaporan SPT Tahunan, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru sebelas persen. Acara ini turut mengundang beberapa figur publik serta influencer ternama seperti Arief Muhammad, Raffi Ahmad, Rudy Salim, Gamaliel, Hotman Paris, serta hiburan spesial dari Kunto Aji. Direktorat Jenderal Pajak sudah biasa menggaet para tokoh ternama terutama saat memasuki waktu pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Bea Cukai pun pernah mengadakan webinar bersama Awkarin yang meurpakan influencer terkenal dengan membahas edukasi cukai pada liquid vape. Hal ini juga bisa diadopsi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

        Salah satu hal yang unik dan menarik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah lelang. Sebenarnya, lelang sendiri sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat seperti lelang online di instagram yang beberapa kali dipromosikan oleh influencer ternama. Biasanya barang yang dilelang merupakan barang merk terkenal dan barang elektronik dengan harga miring yang dikelola secara personal. Maraknya akun lelang dengan pengikut yang banyak memberikan sinyal bahwa peminat lelang di Indonesia cukup tinggi.

        Direktorat Jenderal Kekayaan negara sebagai institusi yang menaungi aktivitas lelang harus mengambil kesempatan dengan membaca preferensi publik. Sejauh ini, kegiatan lelang oleh negara masih kurang dilirik oleh masyarakat terutama para generasi Z. Diperlukan pendekatan yang segar untuk menjangkau masyarakat. Strategi yang bisa diterapkan adalah dengan melakukan ekspansi ke sosial media Tiktok, mengundang para publik figur ternama ke acara besar seperti Hari Kekayaan Negara serta mengikutsertakannya ke berbagai acara lelang contohnya HUT Lelang dan Kedai Lelang UMKM.

        Dari pihak internal, informasi terkait keuangan negara sudah terbantu dengan adanya tugas tambahan bagi pegawai berupa employee advocacy untuk penyebaran konten. Namun diperlukan langkah ekstra untuk bisa menyentuh masyarakat terutama hal-hal yang bersifat teknis seperti kegiatan lelang. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus mampu merespon perubahan masyarakat secara dinamis dengan mengambil langkah strategis yang luwes dan merakyat. Menggandeng para influencer bisa menjadi medium ampuh untuk membumikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ke masyarakat luas dengan memanfaatkan kekuatan popularitas publik dan publikasi dari influencer.

Penulis:

Muhammad Syarif Hidayatullah (Pelaksana Subbagian Umum KPKNL Jayapura)

Referensi:

Aji, Angga Prawadika. (2022). Manusia Paling Dipuja Di Seluruh Dunia. Yogyakarta: Buku Mojok.

pajak.go.id . 23 Maret 2022. Spectaxcular 2022, Kampanye Pajak lewat Gelar Wicara dan Hiburan. Diakses pada 19 Juli 2023, dari         https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/spectaxcular-2022-kampanye-pajak-lewat-gelar-wicara-dan-hiburan.

cnbcindonesia.com . 23 Maret 2022. Crazy Ri RI Ngumpul di Kantor Pajak , Ngapain Nih?. Diakses pada 19 Juli 2023,         dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323112636-4-325223/crazy-rich-ri-kumpul-di-kantor-pajak-ngapain-nih.

ketapel.beacukai.go.id . 18 Februari 2021. Vape Edition: Yang Legal, Yang Mantap!. Diakses pada 19 Juli 2023, dari         https://ketapel.beacukai.go.id/masuk/read/vape-edition-yang-legal-yang-mantap.

publicsectormarketingpros.com .Influencer Marketing Government Public Setor. Diakses pada 19 Juli 2023, dari         https://publicsectormarketingpros.com/influencer-marketing-government-public-sector.

fisipol.ugm.ac.id .8 September 2020. Menyoal Jasa Influencer Bayaran Dalam Pembentukan Opini Publik dan Demokrasi. Diakses pada 19 Juli 2023,         dari https://fisipol.ugm.ac.id/menyoal-jasa-influencer-bayaran-dalam-pembentukan-opini-publik-dan-demokrasi.