Dumai - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai pada 03-05 Februari 2015 menjadi tuan rumah acara yang bertajuk “Bimbingan Teknis Pengurusan Piutang Negara dan Pembentukan Database Piutang Negara” di lingkup Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau (Kanwil DJKN RSK). Acara tersebut dihadiri oleh Supomo (Direktur PNKNL DJKN), Lukman Efendi (Kepala Kanwil DJKN RSK), Andi Pardede (Kasubdit Piutang Negara I Dit PNKNL), seluruh Kepala KPKNL dan para Kepala Seksi Piutang Negara di lingkungan Kanwil DJKN RSK.

Mengawali acara adalah sambutan Amirudin selaku Kepala KPKNL Dumai yang mengaku merasa berbahagia dan berterima kasih atas kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan rapat lingkup Kanwil yang dihadiri juga oleh Direktur PNKNL DJKN.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN RSK. Dalam sambutannya Lukman menegaskan bahwa setelah pengembalian Berkas Kasus Piutang negara (BKPN) kepada Perbankan tidak berarti kegiatan tugas dan fungsi (tusi) pengurusan piutang negara melemah atau stagnan (mandeg). Tusi pengurusan piutang negara di Kanwil DJKN RSK tetap berjalan dengan melakukan penggalian-penggalian potensi piutang negara di kementerian / lembaga (K/L) dan piutang daerah ke Pemda yang masih mempunyai potensi besar. Hal ini terbukti beberapa pemda telah menyerahkan piutang daerahnya antara lain Pemko Dumai dan Pemkab Siak. Kepala Kanwil menghimbau agar kita tetap semangat dan optimis dalam bekerja khususnya di bidang pengurusan piutang negara. “Tidak ada kata sunset untuk pengurusan piutang negara, masih banyak potensi-potensi piutang negara”, tegas Lukman. Di lain pihak, Kakanwil DJKN RSK mengingatkan dalam pengurusan piutang negara khususnya piutang daerah agar selalu pruden (hati-hati) dan selektif agar tidak terjadi pengalihan resiko (Risk Transfer) ke DJKN.

Acara dilanjutkan dengan arahan dari Supomo selaku Direktur PNKNL DJKN. Dalam arahannya, Direktur sangat mengapresiasi atas terselenggaranya acara Bimbingan Teknis Piutang negara dan Pembentukan Database Piutang negara, mengingat ditengah-tengah persepsi Piutang negara sudah Sunset, Jajaran Kanwil DJKN RSK masih memiliki semangat tinggi untuk menjalankan Tusi pengurusan piutang negara . “Kanwil DJKN RSK merupakan kanwil yang paling aktif dan responsif dengan pengurusan piutang negara”, ujar Supomo.

Pada kesempatan ini juga Soepomo mengucapkan selamat dan apresiasi atas kinerja Kanwil DJKN RSK dalam pencapaian IKU, khususnya terkait dengan pengurusan Piutang Negara dan pengembalian BKPN yang telah mencapai 100%.

Dalam sambutannya, Direktur PNKNL mengungkap fakta bahwa tusi Pengurusan Piutang Negara belum “Sunset”. Potensi piutang negara masih sangat besar yang mencapai Triliunan rupiah, antara lain di Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, SMI Ditjen Perbendaharaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur PNKNL juga menyampaikan tentang transfomasi kebudayaan dan beberapa isu aktual di Kantor Pusat DJKN, antara lain tentang proses RUU pengurusan piutang negara/Daerah dan rencana MOU DJKN dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Transformasi Kelembagaan.

Bimbingan Teknis Pengurusan Piutang Negara disampaikan oleh Tim dari Kantor Pusat DJKN, dengan Penyaji materi  Andi Pardede yang dibagi dalam 3 Sesi:

Dalam bimbingan tersebut di bahas mengenai capaian kinerja 2014 yang meliputi monitoring penyelesaian BKPN 2014 dan realisasi Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) 2014 yang tercapai 213.6% dari target dan Biaya Administratsi(Biad) 2014 yang tercapai 135,5% dari target serta target PNDS dan Biad 2015 berikut kendala dan  jurus jitu untuk menyelesaikannya.

Disamping itu dibahas juga tentang monitoring Road Map penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan BKPN penyerahan Kementerian/Lembaga dengan nilai lebih dari Rp. 1 M, serta pembahasan mengenai PMK No.69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara. Sesi terakhir adalah penyusunan Database Piutang Negara Semester II/2014 yang bertujuan antara lain untuk mempermudah penyajian data/laporan yang sinkron dengan laporan sesuai Kep-157/KN/283 dan data Simple, percepatan proses penyusunan dan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. (Penulis: Akhyar Gunawan/Foto:M.Affid Diena)